Lapor ke Polda Metro, Mama Sinta Bongkar Akal-akalan Film ‘Pesta Babi’

Tokoh adat perempuan Suku Marind-Anim dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta saat melaporkan film ‘Pesta Babi’ ke Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026). (Foto: Tangkapan Layar/Medsos).

Tokoh adat perempuan Suku Marind-Anim dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta, resmi mendatangi Polda Metro Jaya. 

Didampingi tim kuasa hukumnya, perempuan berusia 62 tahun ini datang untuk melaporkan sekaligus membongkar habis akal-akalan di balik pembuatan film dokumenter berjudul Pesta Babi yang mencatut wajahnya tanpa izin.

Kuasa hukum Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay, menegaskan bahwa kehadiran mereka di markas kepolisian adalah untuk menghentikan eksploitasi sepihak yang dialami kliennya dalam proyek film tersebut.

“Seorang anak bangsa, berusia 62 tahun, dieksploitasi tanpa perizinan yang sah dan pengakuan yang sah dari Mama Sinta,” tegas Hamonangan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Hamonangan menyebut laporan ini menyasar dugaan eksploitasi personalitas. “Kita hari ini fokus dalam rangka pembuatan LP dulu dan hari ini masih berproses,” ujarnya sembari menambahkan bahwa detail laporan akan dibuka gamblang setelah surat tanda penerimaan laporan (STTPL) resmi terbit.

Merasa Dibohongi

Di hadapan awak media, Mama Sinta mulai membongkar siasat penipuan yang dialaminya. Akal-akalan ini bermula pada 8 April 2026, ketika dirinya diajak oleh seorang pria bernama Tigor ke Susteran Maranatha-Waena di Jayapura. 

Dengan kepolosannya sebagai masyarakat adat, Mama Sinta mengira diundang untuk acara tradisi potong babi yang nyata.

“Yang ajak saya ke Jayapura untuk kegiatan (nonton Pesta Babi) itu Bang Tigor. Jadi setelah selesai kegiatan, dia ajak kita nonton film Pesta Babi. Jadi saat itu saya tahunya mau potong babi betulan. Ternyata kita naik Susteran Maranatha, yang diputar ternyata film Pesta Babi,” beber Mama Sinta.

Bak disambar petir, Mama Sinta syok berat saat melihat mukanya sendiri dipajang di layar lebar tanpa pernah ada izin atau pemberitahuan sebelumnya. Film tersebut diketahui merupakan karya antropolog Cypri Paju Dale dan jurnalis investigasi Dandhy Laksono.

“Di situ saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri. Kenapa wajah saya ditampil di depan banyak orang tanpa seizin dari saya. Itu yang saya sakit hati dan kecewa dengan keluarga saya,” katanya dengan nada kecewa.

Ia menegaskan tidak pernah tahu-menahu soal proses produksi film itu dan menuntut kepolisian bertindak tegas. “(Apakah meminta untuk pemutaran filmnya dihentikan?) Dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu,” pintanya.

Dijadikan Alat Propaganda

Bukan sekadar masalah pencatutan wajah, sebelumnya Mama Sinta juga membongkar akal-akalan oknum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Pusaka yang menyeretnya ke dalam pusaran politik. Ia mengaku sengaja dimanfaatkan untuk menyuarakan narasi negatif menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua.

“Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana sampai mereka sudah buat film Pesta Babi tanpa izin dari saya, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka LBH,” aku Mama Sinta.

Mama Sinta merasa dijebak demi kepentingan konten propaganda. Padahal, kehidupan ekonominya di kampung halaman sangat memprihatinkan. Selama enam bulan diombang-ambingkan LBH dari Papua, Makassar, hingga Jakarta, ia mengaku hanya dimanfaatkan sebagai pemuas kepentingan mereka.

“Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka, LBH Pusaka,” ungkapnya seraya memperlihatkan kondisi dapurnya yang rusak hingga harus memasak memakai kayu bakar.

Sadar telah menjadi korban akal-akalan, Mama Sinta menyatakan keluar dari lingkaran LBH tersebut dan meminta maaf kepada pemerintah atas sikap vokalnya di masa lalu. Kini, ia memilih mendukung penuh program pembangunan Presiden Prabowo Subianto demi kesejahteraan nyata keluarganya.

“Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan,” tutupnya.