Pakar: Jangan Biarkan Pungli Marak, Investor Tekor lalu Tinggalkan Indonesia

Proses pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat (Jabar). (Foto: Dok BYD Cibubur).

Pekan lalu, dunia usaha dikejutkan dengan surat dari China Chamber of Commerce (CCC) atau Kadin China terkait investasi. Surat untuk Presiden Prabowo Subianto itu berisi curahan pengusaha China mengenai hambatan investasi, terutama masih maraknya pungutan liar alias pungli.

“Saya kira surat itu harus dijadikan masukan bagi pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Sebenarnya semua yang disampaikan dalam surat itu tidak ada yang baru. Sudah sering diungkap media, tapi tidak pernah tuntas,” papar Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Trubus benar. Sekitar awal Mei tahun lalu, terungkap adanya organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar terhadap pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat.

Masalah yang memalukan itu sempat ramai di media sosial hingga membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun tangan. Padahal seharusnya persoalan tersebut bisa diselesaikan di level pemerintah daerah, cukup oleh Bupati Subang.

Karena mendapat atensi dari Gubernur Dedi, Polres Subang langsung bergerak. Seluruh oknum ormas yang melakukan pungli ditangkap.

“Mungkin sekarang muncul lagi, saya kira perlu dicek,” kata Trubus.

Menurut Trubus, pemerintah perlu membuat aturan yang lebih tegas terkait organisasi masyarakat, termasuk mengatur perilaku negatif yang berdampak pada sektor ekonomi. Jika perlu, pemerintah membatasi jumlah ormas yang diberikan izin.

“Batasi saja jumlah ormas, pertegas aturan-aturan yang mengikat ormas, termasuk sanksi bagi setiap bentuk pelanggaran,” ungkapnya.

Selain itu, Trubus menyarankan pemerintah menyatukan visi dan misi seluruh kepala daerah demi mewujudkan iklim ekonomi yang kondusif di seluruh Indonesia. Hal itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau pusat A, daerah B, investor bingung. Lama-lama mereka pindah ke negara lain, Vietnam misalnya. Kita yang rugi,” tandasnya.

Informasi saja, untuk membangun pabriknya di Subang, BYD menyiapkan investasi sekitar US$1 miliar. Dengan asumsi kurs Rp17.000/US$, angka itu setara Rp17 triliun. Target penyelesaiannya di akhir 2025 sehingga bisa produksi di tahun ini.

Investasi BYD ini, merekrut tenaga kerja sebanyak 10.500 pekerja. terdiri dari 4.500 pekerja lulusan SMK/SMA tersertifikasi.

Selain itu, pabrik kendaraan listrik Vietnam bernama VinFast tengah membangun fasilitas serupa di Subang. Ke depan, kawasan utara  Jabar itu bakal menjelma menjadi pusat baru otomotif berbasis listrik. Jika kedua pabrik itu berjalan penuh, Indonesia akan menyaingi Thailand maupun Malaysia.1111

Di sisi lain, Trubus mengingatkan pemerintah perlu memiliki data terkait rekam jejak investor. Hal itu penting untuk membedakan mana investor yang menjalankan bisnis sesuai aturan dan mana yang hanya mengejar keuntungan semata. Termasuk membedakan investasi yang bermuatan politik atau murni bisnis.

“Untuk investor serakah, enggak usah didengarkan kalau ada komplain. Sebaliknya, investor yang bisnisnya benar, berguna bagi rakyat Indonesia, harus diberikan insentif sebesar-besarnya. Agar bisnisnya berkembang terus sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang terbantu,” imbuhnya.

Sejatinya, bukan hanya perusahaan besar seperti BYD yang menjadi korban pungli. Pelaku usaha kecil juga tak luput dari incaran para preman. Pedagang UMKM pun kerap dibuat kesulitan.

Bentuk pungli pun beragam, mulai dari biaya keamanan, parkir liar, sewa lapak, retribusi harian, hingga pungutan lain yang tidak jelas dasar hukumnya.

Praktik semacam ini jelas merugikan investor atau pengusaha, karena menambah biaya operasional. Jika diakumulasikan selama setahun, nilainya bisa sangat besar. Keuntungan usaha tergerus, bahkan bisa berubah menjadi kerugian. Akhirnya berpikir buat apa berbisnis di Indonesia kalau rugi bandar.