Jenderal Uganda Tuntut Turki Bayar Rp15 T dan Minta Perempuan Tercantik buat Jadi Istri

Kepala Pasukan Pertahanan Uganda, Muhoozi Kainerugaba. (Foto: PETER BUSOMOKE/AFP).

Kepala Pasukan Pertahanan Uganda, Muhoozi Kainerugaba, menuai sorotan setelah menyampaikan pernyataan kontroversial yang menyasar Turki. Ia menuntut Ankara membayar 1 miliar dolar AS kepada Uganda, disertai ancaman penutupan kedutaan besar serta pemutusan hubungan diplomatik jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial X. Dalam unggahan itu, Kainerugaba juga menuding Turki telah berulang kali “mengkhianati” Uganda. Ia bahkan meminta masyarakat Uganda untuk tidak melakukan perjalanan ke negara tersebut.

Selain tuntutan finansial, ia juga melontarkan pernyataan lain yang memicu reaksi publik.

“Selain USD 1 miliar dari Turki, saya menginginkan perempuan tercantik di negara itu sebagai istri,” tulis Kainerugaba dalam unggahannya.

Tak berhenti di situ, dalam unggahan terpisah, Kainerugaba turut menyinggung konflik di Timur Tengah. Ia menyatakan kesiapan Uganda untuk mengirimkan pasukan guna mendukung Israel.

“Saya siap memobilisasi 100.000 tentara Uganda di Israel,” tulisnya, menyebut langkah tersebut sebagai upaya melindungi apa yang ia sebut sebagai “Tanah Suci”.

Kainerugaba merupakan putra Presiden Uganda Yoweri Museveni. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Angkatan Pertahanan Rakyat Uganda sekaligus Ketua Liga Patriotik Uganda.

Ia dikenal sering melontarkan pernyataan kontroversial di media sosial, terutama terkait isu hubungan internasional. Pada 2022, ia sempat menjadi perhatian setelah mengunggah pernyataan menawarkan mahar 100 ekor sapi untuk menikahi Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.

Pernyataan tersebut kala itu memicu reaksi diplomatik dan membuat pemerintah Uganda menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Italia dan sejumlah pihak terkait.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Turki atas pernyataan terbaru Kainerugaba. Selain itu, belum dapat dipastikan apakah pernyataan tersebut mencerminkan sikap resmi pemerintah Uganda.