Sat Set! Video Menteri Trenggono Atasi Penumpukan Kapal di Muara Angke

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di Muara Angke (foto:IG @swtrenggono)

Sat set-nya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mengatasi persoalan nelayan di Indonesia tergambar dalam video di Muara Angke, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Dalam video @swtrenggono, Menteri Trenggono datang ke Muara Angke meninjau kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Saat berdialog dengan para nelayan yang kesulitan mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) oleh Ditjen Perikanan Tangkap, hingga penumpukan kapal akibat kerusakan, Trenggono langsung meminta jajarannya di lokasi untuk bergerak cepat.

Trenggono langsung meminta jajarannya untuk membantu proses pemindahan kapal-kapal yang mangkrak, yang jumlahnya hingga 67 unit.

“Besok keluarin, bisa ya?” kata Trenggono kepada jajaran KKP.

Setelah mengurai penumpukan dengan memindahkan kapal yang mangkrak, Trenggono mengajak dialog nelayan untuk mencari solusi agar kejadian penumpukan kapal di area pelabuhan perikanan Muara Angke tidak terulang di masa mendatang.

“Saya akan bertemu dengan pemilik kapal. Kapal rusak sebaiknya memang tidak ada di area bongkar muat, karena akan mengganggu kapal yang akan berlabuh keluar masuk,” ungkap Menteri Trenggono.

Kunjungan Menteri Trenggono bersama Komisi IV DPR RI untuk melihat langsung kondisi kapal-kapal yang bersandar di PPN Muara Angke, sekaligus berdialog dengan pemilik kapal dan nakhoda.

Kepadatan kapal perikanan di Muara Angke diantaranya juga dipengaruhi kondisi cuaca yang masih ekstrem. Kapal-kapal terpaksa menunda melaut sehingga menumpuk di pelabuhan. Kondisi semakin parah karena area pelabuhan hanya bisa menampung sekitar 500an kapal, sementara yang datang jumlahnya ribuan.

Sinergi Pusat dan Daerah

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta Pemda DKI Jakarta sebagai pengelola PPN Muara Angke bersinergi dengan KKP dalam mengurai persoalan kepadatan kapal. Kepadatan tidak hanya mengganggu produktivitas kapal perikanan, tapi juga membahayakan kapal-kapal yang ada khususnya dari bencana kebakaran.

“Kapal-kapal yang rusak yang mangkrak harus segera dikeluarkan, karena mengganggu, menuh-menuhi tempat. Saya melihat tadi ada kapal yang bekas terbakar, tinggal puing-puing masih ada di sini. Terus di belakang sana ada kapal yang tidak bisa jalan, masih didiemin di sini. Walau pemiliknya masih bayar sewa, tapi kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding dengan yang ditimbulkan dan dirasakan oleh nelayan,” tegasnya.

Kemudian untuk perizinan kapal-kapal yang berizin pusat, saya menampung setiap masukan dari teman-teman nakhoda dan pemilik kapal. Saya pastikan prosesnya tidak akan lama, agar kapal-kapal tak perlu berlama-lama di pelabuhan. Begitu perizinan sudah clear, kapal bisa segera diberangkatkan melaut.