Gaza tak kunjung pulih, sementara skema perdamaian melalui Board of Peace (BoP) terus menuai tanda tanya besar. Alih-alih menjadi solusi percepatan rekonstruksi, Dewan Perdamaian justru dinilai belum menunjukkan kinerja nyata di lapangan.
BoP sampai sejauh ini tidak berjalan karena tidak dapat melaksanakan programnya dalam membangun kembali Gaza. Selain itu muncul isu keamanan baru di Timur Tengah dengan adanya serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat ke Iran sebulan ini.
Dengan tidak efektifnya BOP ini dalam pembangunan kembali Gaza, Palestina, Indonesia memiliki opsi untuk segera meninggalkan BOP ini.
Hal tersebut menjadi rangkuman utama dalam Seminar Palestina bertajuk “Gaza Pasca Pembentukan Dewan Perdamaian: Tantangan, Implikasi, dan Solusi Strategis bagi Kedaulatan Palestina” yang digelar Asia and Middle East Center for Research and Dialog (AMEC) secara daring di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Duta Besar Bunyan Saptomo yang juga Ketua Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Dr. Ryantori, serta Dr. Asep Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Janji Belum Nyata
Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini diperkenalkan 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.
BOP ini dijanjikan bertugas dalam stabilisasi keamanan via International Stabilization Force (ISF), Rekonstruksi infrastruktur Gaza dan Transisi tata pemerintahan ke Otoritas Palestina (PA). BOP yang disahkan Resolusi DK PBB No 2803 bulan November 2025.
Namun, implementasinya dinilai jauh dari ekspektasi.
Duta Besar Bunyan menyoroti posisi Palestina dalam skema BoP masih belum jelas.
Ia menilai, janji pembentukan negara Palestina hanya bersifat bersyarat dan tidak menjadi prioritas dalam agenda utama.
”Saat terdapat tantangan dalam pelaksanaanya yakni situasi keamanan Timteng. Ketua BOP Donald Trump sibuk dalam menyerang Iran. Sehingg kita melihat BOP tidak pernah disinggung termasuk perundingan tahap berikutnya, itu juga tidak ditangani BOP,” papar Dubes Bunyan.
Dana Masih Minim
Selain persoalan politik, tantangan besar lainnya adalah pendanaan. Kebutuhan rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai 75 miliar dolar AS, namun komitmen yang tersedia baru sekitar 17 miliar dolar AS.
Dalam konteks ini, Indonesia dinilai perlu menyiapkan langkah strategis, termasuk kemungkinan keluar dari BoP.
Momentum evaluasi diperkirakan terjadi saat laporan enam bulanan BoP kepada Dewan Keamanan PBB pada Juni 2026.
Jika laporan tersebut tidak ada, maka legitimasi BoP patut dipertanyakan.
Kritik Menguat
Sementara itu, Dr. Ryantori mengkritik keterlibatan Indonesia yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Dalam kasus BOP saya tidak sreg dengan sikap Indonesia sekarang. Israel masuk BOP namun perilakunya tidak menunjukkan pro perdamaian. Ditambah lagi kita punya ideologi Pancasila dan punya kinerja bagus jangan sampai dirusak oleh keterlibatan yang tidak membanggakan dalam BOP,” kata pengamat Timur Tengah itu.
Ia menekankan Indonesia seharusnya tampil sebagai pemimpin global yang independen, bukan sekadar mengikuti kekuatan besar.
Dr. Asep Setiawan menambahkan, posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) juga menimbulkan dilema.
Keterlibatan ini berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan terhadap struktur yang bertentangan dengan semangat kemerdekaan Palestina.
Nasib Gaza Kritis
Dalam analisis yang dipaparkan dalam seminar, model tata kelola BoP yang cenderung teknokratis dan apolitis dinilai berisiko mengabaikan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
Minimnya representasi Palestina dalam struktur Dewan juga dianggap merusak kredibilitas lembaga tersebut.
Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung dan ketidakpastian pendanaan, masa depan Gaza kini berada di titik kritis.
Skema perdamaian yang ada belum mampu menjawab kebutuhan mendesak rakyat Palestina, baik dari sisi keadilan, kedaulatan, maupun perdamaian jangka panjang.