Trump Bidik ‘Board of Peace’ Jadi Tandingan PBB, Palestina Cium Aroma Penggusuran Hak

Pejabat Palestina menduga Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut sengaja dirancang untuk mengecualikan aspirasi rakyat Palestina. (Foto: AFP)

Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membentuk entitas baru bernama ‘Board of Peace’ atau ‘Dewan Perdamaian’ memicu alarm keras di Palestina. Entitas ini dicurigai bukan sekadar forum diplomatik biasa, melainkan upaya sistematis untuk mendegradasi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik Timur Tengah.

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah, Sabri Saidam, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut sengaja dirancang untuk mengecualikan aspirasi rakyat Palestina. Menurutnya, pesan yang dibawa dewan ini masih gelap dan tidak inklusif.

“Pihak Palestina khawatir Trump tetap bertekad menjalankan proyek yang menghapus hak-hak rakyat Palestina, bahkan mendorong penggusuran mereka dari tanah air sendiri,” tegas Saidam kepada wartawan, dikutip Xinhua, Senin (9/2/2026).

Menolak Pengganti Lembaga Sah

Kekhawatiran senada datang dari internal pemerintahan Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Palestina urusan politik dan hukum, Omar Awadallah, menegaskan bahwa lembaga internasional yang ada seharusnya diperkuat, bukan diganti dengan badan baru yang agendanya masih dipertanyakan.

Dalam pernyataannya kepada radio Voice of Palestine, Awadallah mewanti-wanti agar dewan baru ini tidak mencoba menggantikan institusi Palestina yang sah. Ia menekankan bahwa prioritas saat ini bukanlah membentuk dewan tandingan, melainkan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

“Rakyat Palestina butuh stabilitas, penghentian pembunuhan, dan kehancuran. Gaza harus segera pulih dan dibangun kembali, bukan disodori dewan yang mengaburkan hak-hak kami,” ujar Awadallah.

Sepi Peminat di Davos

Ambisi Trump ini sejatinya telah diletupkan secara resmi pada 22 Januari 2026 dalam penandatanganan piagam di World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss. Namun, manuver ‘liar’ Trump ini tampaknya belum mendapat sambutan hangat dari komunitas internasional.

Sejumlah negara besar dan sekutu tradisional AS dilaporkan telah menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Penolakan ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan global terhadap agenda Trump yang dianggap ingin memonopoli peta jalan perdamaian dunia dengan menepikan peran PBB yang selama ini menjadi payung hukum internasional.

Bagi Palestina, Dewan Perdamaian ini hanyalah babak baru dari kebijakan sepihak Washington yang berpotensi memicu bara api lebih besar di kawasan.