Harga Gas Bikin Sesak Pabrik, DPR Dorong Transisi Energi Hijau

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti mahalnya harga energi, khususnya gas bumi, yang dinilainya sudah masuk kategori ancaman nasional. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mendorong deindustrialisasi di tengah gencarnya agenda Industri Hijau yang tengah didorong pemerintah.

Novita mengungkap, keluhan soal biaya energi datang bertubi-tubi dari pelaku industri. Harga gas yang terus naik membuat ongkos produksi membengkak. Di sisi lain, daya beli masyarakat tak memungkinkan harga produk ikut dinaikkan. Dampaknya berantai, mulai dari stok menumpuk, produksi tersendat, dan daya saing industri nasional kian melemah.

“Kita sepakat mendorong asta cita Bapak Presiden Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau biaya energinya menjadi tekanan finansial serius bagi pelaku industri, maka industri dalam negeri kita justru terancam tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” kata Novita dalam keterangannya, diterima Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia mempertanyakan akar mahalnya harga gas industri yang kini berdampak pada menurunnya pasokan, meningkatnya ketergantungan pada sumber energi alternatif berbiaya tinggi, hingga beban logistik yang ujung-ujungnya ditanggung sektor industri.

Novita juga menyoroti timpangnya infrastruktur gas nasional. Pasokan banyak berada di Jawa Timur, sementara pusat-pusat industri justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Akibatnya, jaringan pipa transmisi hingga fasilitas regasifikasi membuat gas dari hulu tak terserap optimal.

“Ini tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar serapan gas dari hulu bisa optimal dan benar-benar menurunkan harga bagi industri,” ujarnya.

Kader PDIP itu menekankan pentingnya memulai Transisi Industri Hijau secara konkret. Mulai dari digitalisasi untuk menekan kebocoran pipa, rehabilitasi lingkungan lewat penanaman pohon di area operasional, hingga pemanfaatan biometana dan blue hydrogen demi mengejar target net zero emission.

Ia juga mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi penurunan emisi, seperti carbon capture dan carbon capture storage (CCS/CCUS). Instrumen keuangan hijau dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga serta ekosistem bahan bakar gas.

“Komisi VII tidak ingin hanya datang mendengar hal yang baik-baik saja. Kami datang ingin mendengar sumber masalah yang rill dari apa yang selama ini menjadi keluhan para pelaku industri manufaktur yang bergantung besar pada pasokan energi,” tuturnya.

“Kami ingin mendorong kebijakan Energi Industri agar benar-benar berdampak dan Efektif. Transisi Energi Hijau adalah satu-satunya cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Maka kedaulatan Energi Hijau harus segera dimulai dimulai dari merevisi regulasi teknis infrastruktur gas menjadi blue/green hydrogen di masa depan,” lanjut Novita.