Iuran ‘Board of Peace’ Jadi Polemik, Komisi I DPR Buka Suara

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Antara/Melalusa Susthira)

Pembayaran iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza yang nilainya mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat masih terus menjadi sorotan di dalam negeri Indonesia. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menegaskan, hingga saat ini belum pernah ada pembahasan resmi antara Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait penggunaan anggaran pertahanan untuk pembayaran iuran tersebut.

TB Hasanuddin menjelaskan, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kemhan yang dilaksanakan pada 26 Januari 2026, agenda pembahasan difokuskan pada capaian program kerja Kemenhan tahun 2025 serta rencana pembangunan dan penguatan TNI untuk periode 2026–2029.

“Dalam rapat 26 Januari lalu, tidak ada pembahasan mengenai alokasi atau penggunaan anggaran pertahanan untuk iuran Board of Peace. Fokus rapat sepenuhnya pada evaluasi kinerja Kemenhan 2025 dan rencana pembangunan kekuatan TNI 2026–2029,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/6/2026)

Menurutnya, setiap penggunaan anggaran pertahanan, terlebih dalam jumlah besar dan bersifat strategis, harus dibahas secara terbuka, transparan, serta melalui mekanisme pengawasan DPR.

TB Hasanuddin menekankan DPR memiliki fungsi konstitusional dalam pengawasan anggaran negara, termasuk memastikan setiap rupiah anggaran pertahanan digunakan secara tepat, akuntabel, dan sejalan dengan kepentingan nasional.

“Jika memang ada rencana penggunaan anggaran pertahanan untuk kepentingan internasional seperti iuran BoP, maka hal tersebut wajib dikonsultasikan dan dibahas bersama DPR,” ujar TB Hasanuddin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sudah memutuskan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP).

Terkait iuran wajib Dewan Perdamaian Gaza yang cukup jumbo yakni US$1 miliar atau setara Rp16,7 triliun, diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (29/1/2026).

Kendati demikian, Purbaya menyebut, belum ada diskusi lebih lanjut dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mengaku masih menunggu perintah Prabowo untuk menganggarkan dana tersebut sebagai wujud politik bebas aktif Indonesia. “Itu kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya,” ucapnya.