Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M Juhro siap mengatasi hambatan di permintaan (demand) kredit perbankan. Dia mengeklaim punya program percepatan intermediasi perbankan, disingkat ‘Pinisi’.
Meski sisi penawaran didukung limpahan likuiditas, Solikin menjelaskan bahwa permintaan kredit saat ini lebih lemah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga likuiditas tidak otomatis terserap ke aktivitas ekonomi riil.
“Itu kenapa ada program ‘Pinisi’, debottlenecking itu kita akan temukan. Intinya bagaimana kita mendorong respons di sisi demand,” kata Solikin menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Program Pinisi, jelas dia, menerapkan prinsip untuk menghubungkan atau memadankan (matchmaking) antara pasokan (supply) likuiditas dan permintaan (demand) kredit.
Program ini dirancang tidak hanya menambah pasokan dana, tetapi juga memastikan penyaluran tepat sasaran. “Jadi nanti kita lakukan secara reguler dalam tiap triwulan bersama kementerian/lembaga dan pelaku usaha terkait,” kata Solikin.
Dari sisi kebijakan, ia memandang bahwa aspek utama tetap berada pada kebijakan sektoral dan fiskal. Sementara kebijakan moneter bekerja secara tidak langsung (indirect) melalui mekanisme intermediasi perbankan, sehingga memerlukan koordinasi lintas otoritas.
Dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Solikin mengatakan bahwa isu bottlenecking kini juga menjadi perhatian bersama.
Oleh sebab itu, fokus KSSK tidak hanya terbatas pada stabilitas dan ketahanan sistem keuangan, melainkan juga mencakup upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sisi permintaan.
Menjawab pertanyaan tentang peran uang primer (M0) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Solikin memandang M0 sebagai fondasi awal pembentukan uang dalam perekonomian, yang menjadi dasar peredaran uang kartal.
Namun demikian, M0 tidak akan berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi apabila hanya berhenti sebagai uang tunai atau uang kartal.
Oleh karena itu, diperlukan instrumen di pasar keuangan agar uang dapat beredar dan masuk ke mekanisme intermediasi, termasuk melalui penyaluran kredit yang didukung kebijakan giro wajib minimum (GWM).
Namun, imbuh dia, kredit yang ditarik tidak selalu langsung digunakan untuk kegiatan ekonomi riil, melainkan kerap kembali tertahan di sistem keuangan.
Kondisi ini mencerminkan perputaran likuiditas yang berulang tanpa segera mendorong aktivitas ekonomi.
“Sekarang memang isunya adalah sisi demand. Respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya,” kata Solikin.
Sebagai informasi, Solikin saat ini, masih menjabat sebagai Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.
Ia menjadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.
Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1) yang akan diikuti oleh dua kandidat lainnya yakni Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.
Komisi XI DPR RI rencananya mengadakan rapat internal pada Senin (26/1) untuk pengambilan keputusan atas Deputi Gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat. Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).