Rabu, 14 Januari 2026 – 14:41 WIB
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (17/12/2025). (Foto: Antara).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Wajah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tiba-tiba muncul di Kompleks Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung pada pukul 12.30 hingga 13.30 WIB, Menag Nasaruddin dan Menkeu Purbaya membahas tata kelola dana umat. “Saya memang bicara tentang ikatan ahli ekonomi syariah, persiapan raker yang akan datang,” ujar Menag Nasaruddin kepada wartawan, usai pertemuan.
Selain itu, kata Menag Nasruddin, masalah dana umat juga menjadi bahasan yang serius. Pasalnya, pengelolaan dana umat hingga saat ini, masih belum optimal. Harapannya, dana tersebut bisa digunakan untuk program-program yang bertujuan untuk mengerek naik kesejahteraan masyarakat.
“Supaya dana dana umat yang selama ini belum aktif, belum aktual, kita aktualkan. Sehingga berkontribusi ke kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Sebelumnya, Menag Nasaruddin menyampaikan rencana untuk membentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat (LPDU). Tujuannya untuk memperkuat dan mengintegrasikan pengelolaan dana umat yang melibatkan Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), BPJPH, BPKH, dan instansi terkait lainnya.
“Insha Allah, dalam waktu dekat ini, kita akan mulai bangun LPDU. Yang di satu gedung itu, rencananya diisi Baznas, BWI, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan semua yang berkaitan dengan dana-dana umat,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Ditegaskan, potensi dana zakat dan wakaf di Indonesia, sejauh ini, belum terkelola dengan optimal. Padahal, zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan mutlak di Indonesia.
Berdasarkan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa potensi zakat dari dana yang tersimpan di bank, mencapai Rp320 triliun.
“Diperoleh data bahwa uang yang tersimpan di bank, apakah dalam bentuk wadiah atau tabungan atau bentuk deposito. Kalau kita kenakan zakat maka zakatnya itu terkumpul Rp320 triliun,” ujarnya.
Angka itu belum menghitung potensi zakat dari aset yang tidak tersimpan di bank, baik berbentuk perhiasan, tanah atau rumah kontrakan. “Itu bisa lebih dari Rp320 triliun. Selain itu ada wakaf produktif yang potensinya mencapai sekitar Rp178 triliun per tahun,” kata dia.
Menag Nasaruddin menjelaskan hasil kunjungan kerja ke Yordania, sempat bertemu dengan Menteri Wakaf Jordan, Menteri Wakaf Kuwait serta Direktur Urusan Keagamaan Turki.
Di sana, Menag Nasaruddin mendapatkan berbagai data, serta membandingkan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dengan sejumlah negara. Di luar negeri, meski jumlah penduduknya kecil namun pengumpulan dana wakafnya cukup besar.
“Yordan, zakatnya itu 20 miliar dinar per tahun. Tapi wakaf uangnya, per tahun itu 600 miliar dinar. Padahal negara kecil, hanya 10 juta orang penduduk Yordania,” ujar Menag Nasaruddin.
Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman dan optimalisasi infak dan sedekah, berskema ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Kepada Baznas, Menag Nasaruddin berpesan, agar tidak hanya fokus pada zakat, tapi juga pada infak dan sedekah.
“Teman-teman Baznas mungkin ke depan (perlu dipikirkan), bagaimana caranya supaya dari ZIS tidak hanya Z-nya saja yang dominan, tapi juga infak dan sedekah,” kata dia.
Menurutnya, pengelolaan dana umat secara terorganisir melalui LPDU akan membawa dampak signifikan bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia.
“Tidak boleh lagi ada orang miskin. Karena orang miskin mutlak sekitar dua juta orang ya kan. Nah membutuhkan dana sekitar Rp24 triliun. Nah separuhnya Baznas saja itu sudah bisa menghilangkan kemiskinan mutlak di Indonesia,” kata Menag Nasaruddin.