Tahun 2024, Freeport Untung Rp67 Triliun Hanya Setor Rp7 Triliun ke Pemerintah, Pakar UGM: Keterlaluan Manipulasinya

Warga menuntut penutupan PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport). (Foto: Antara).

Pada 2024, PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) mereguk untung (profit) Rp67 triliun dari mengeruk emas di bumi Papua, namun hanya setor Rp7 triliun untuk pemerintah Indonesia dan Papua. Padahal, Indonesia memiliki saham mayoritas 51 persen di Freeport.

“Kalau benar Indonesia yang menggenggam saham 51 persen di Freeport, hanya dapat bagian keuntungan Rp7 triliun saja, itu manipulasi. Sudah sangat keterlaluan merugikan Indonesia,” ungkap Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi saat berbincang dengan Inilah.com, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Fahmy yang pernah menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas di bawah kepemimpinan Almarhum Faisal Basri, menilai, dugaan manipulasi itu, sangat terbuka. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto harus berani menghentikannya.

“Indikasi manipulasi tersebut dimungkinkan dilakukan Freeport, karena pihak Freeport pemegang saham pengendali. Pemerintahan Prabowo harus bisa menghentikan dugaan manipulasi tersebut dengan cara membatalkan Freeport sebagai pemegang saham pengendali,” paparnya.

Sebelumnya, ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra membongkar keganjilan sistem bagi hasil antara PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) dengan pemerintah. Enak di Freeport namun buntung untuk pemerintah Indonesia dan Papua Tengah.

Di era Jokowi, pemerintah Indonesia mengempit 51 persen saham PTFI. Kala berkuasa, Jokowi bahkan menyebut, 70 persen penghasilan Freeport mengalir ke brankas pemerintah.

“Tapi ada yang aneh. Pada 2024, misalnya, saya catat profit Freeport mencapai Rp67 triliun. Tapi bagian pemerintah baik pusat dan daerah, cuman Rp7 triliunan (Rp7,73 triliun) saja. Kurang dari 11,5 persenan. Enggak tahu apa pertimbangannya,” ungkap Gede, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025).

Sebagai pemilik 51 persen saham, kata Gede, pemerintah Indonesia seharusnya kebagian minimal Rp34 triliun, bukan hanya Rp7,73 triliun yang dibagikan ke pemerintah pusat Rp3,1 triliun dan pemerintah daerah Rp4,63 triliun.

“Seandainya dapat Rp34 triliun, mantap banget. Separuhnya bisa dialokasikan untuk memakmurkan Papua yang penduduknya sekitar 2-3 juta jiwa,” imbuhnya.

Untuk itu, Gede mendorong pemerintahan Prabowo Subianto meninjau ulang komposisi sistem bagi hasil dengan Freeport. Terkait kekayaan alam harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Siapapun pengelolanya, cuan terbesar dari tambang Freeport harus untuk rakyat Papua,” imbuhnya.

Cuan tak Merata

Asal tahu saja, PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun bagian pemerintah pusat dan daerah, atas keuntungan bersih perusahaan tahun 2024. Bagian daerah diterima Pemprov Papua Tengah, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil, dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.

“Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” kata Presidr PTFI, Tony Wenas, Rabu (23/4/2025).

Dana sebesar Rp7,73 triliun itu, kata dia, terbagi untuk pemerintah pusat Rp3,1 triliun dan pemerintah daerah Rp4,63 triliun. Dana ke daerah, terbagi untuk Pemprov Papua Tengah sekitar Rp1,16 triliun dan Pemkab Mimika sekitar Rp1,92 triliun.

Sementara kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing dijatah Rp221,2 miliar. Sehingga total untuk 7 kabupaten itu, mencapai Rp1,55 triliun.

Pada 2024, kata dia, total penerimaan negara berbentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya, mencapai lebih dari US$4,6 miliar, atau setara Rp79 triliun. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi ke daerah yang mencapai lebih dari Rp11,5 triliun.