Hashim Sebut Penerimaan Negara Bocor Rp1.500 Triliun/Tahun, Ekonom Minta tak Ada Tebang Pilih Tagih Pajak

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Antara).

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin meminta pemerintah tak pandang bulu dalam menagih pajak dari para pengemplang. Pasalnya, negara diperkirakan kehilangan penerimaan sebesar Rp1.500 triliun per tahun.

“Tentang dugaan kehilangan Rp 1.500 triliun per-tahun, sangat mungkin, jika ini memasukkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), terutama dari SDA (Sumber Daya Alam),” kata Wija, sapaan akrab Wijayanto Samirin kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Menurut saya, fokusnya adalah memperbaiki sistim sehingga kedepan alan lebih baik. Bagaimana dengan mereka yang memanipulasi pajak di masa lalu? Perlu diambil langkah tegas yang terukur cost and benefitnya,” lanjutnya.

Wijayanto mengakui, sistem perpajakan Indonesia masih jauh dari kata ideal. Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa gencar melakukan pembenahan sektor pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dia pun meminta agar upaya pembenahan serta pengejaran para wajib pajak kakap, tak tebang pilih. “Masalah ada di banyak aspek, dari mulai kebijakan, sistem, teknologi hingga integritas para petugas pajak,” kata dia.

“Jangan sampai upaya pembersihan tersebut dilakukan secara tebang pilih dan eksesif sehingga justru merusak ekosistem ekonomi kita. Prinsipnya, ambil ikan tanpa bikin keruh airnya,” sambungnya.

Dalam sebuah acara bedah buku di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat (Jabar), beberapa waktu lalu, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djodjohadikusumo yang juga pengusaha senior pendiri Arsari Group, sepuluh tahun lalu, rasio penerimaan negara terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Kamboja hanya 9 persen. Sementara Indonesia mencapai 12 persen.

“Penerimaan negara itu termasuk pajak, cukai, PNBP, royalti dari emas, batu bara dan tembaga termasuk bea masuk, dan sebagainya, Kamboja itu 9 persen. Indonesia 12 persen. Kini, situasinya terbalik. Kamboja berhasil meningkatkan rasio hingga 18 persen. Sedangkan Indonesia stagnan,” kata Hashim yang menjabat utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, dikutip Kamis (18/12/2025).

Artinya, kata Hashim, penerimaan negara dari Indonesia mengalami stagnasi alias tak ada pergerakan selama 1 dekade. Jika diasumsikan rasio penerimaan negara Indonesia tumbuh setara dengan Kamboja, atau naik 6 persen, angkanya luar biasa.

“Angka 6 persen memang kelihatan kecil tapi kalau dibandingkan kegiatan ekonomi atau PDB yang Rp25.000 triliun, menjadi Rp1.500 triliun. Defisit APBN kita sekitar Rp300 triliun,” bebernya.

Jika seluruh aparat pajak dan bea cukai bekerja dengan benar, kata Hashim, Indonesia bukan negara defisit tapi surplus. Indonesia menjadi negara kaya yang bisa membantu sejumlah negara miskin. “Indonesia super power,” tandasnya.

Untuk itu, Hashim sangat mendukung seluruh langkah Menkeu Purbaya dalam membenahi Direktorat Jenderal Pajak dan DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Maka ada orang yang luar biasa bagus namanya Purbaya, ditugaskan dan segera dilaksanakan. Angka 6 persen dari PDB sebesar Rp1.500 triliun, kita bisa dapat tiap tahun,” pungkasnya.

Hashim benar, tiap tahun APBN Indonesia selalu dilanda tekor alias defisit. Hingga 30 November 2025, defisit APBN mencapai Rp560,3 triliun. Atau setara 2,35 persen dari PDB.

Jika harapan Hashim terkait penyelamatan kebocoran Rp1.500 triliun itu, bisa terlaksana, maka angka defisit Rp560,3 triliun, bukan masalah besar. Bisa langsung ditambal tanpa perlu menambah utang.

Lazim dilakukan pemerintah sebelumnya, munculnya defisit diselesaikan dengan utang baru. Sehingga porsi utang pemerintah di masa lalu menggunung dengan cepat. Per 30 September 2025, utang pemerintah mencapai Rp9.408,64 triliun. Atau setara 40,3 persen dari PDB.

Kini, harapan besar itu berada di pundak Menkeu Purbaya. Upaya pembenahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu terus dilakukan. Termasuk meniupkan wacana pembubaran DJBC jika gagal meningkatkan kinerja dalam setahun.