Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini membuka Panel Diskusi: The Principles of Pancasila Economy Market di Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini menyoroti, urgensi pembahasan konsep ekonomi pasar Pancasila atau market economy Pancasila.
Konsep ini, kata dia, seharusnya bisa dijalankan sebagai penunjuk arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Hari ini, mekanisme pasar yang bersifat alami, tidak bisa dihindari.
“Pasar itu niscaya dalam bahasa kita, ya. Penawaran dan permintaan, saat ini setelah kita selesai seminar di Jakarta, kita mungkin akan mengalami transaksi penawaran dan permintaan, jual beli, dan sebagainya, mungkin jutaan atau miliaran. Jadi itu wajar, itu sudah menjadi hukum alam dalam filosofi kita, ya,” kata Didik saat membuka Panel Diskusi: The Principles of Pancasila Economy Market di Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).
Didik menjelaskan gagasan ekonomi pasar Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Berbeda dengan pemikiran sosialisme klasik yang mengabaikan pasar, Indonesia justru mengakui peran pasar dalam sistem ekonominya.
“Masalah dari sosialisme yang sekarang sudah hancur adalah karena mereka tidak membunuh pasar seolah-olah politbiro itu bisa mendistribusikan beras dari pusat ke daerah. Di tengah-tengahnya korupsi oleh politburo dan sekarang seluruh negara sosialis itu bangkrut,” kata pria kelahiran Madura.
Didik menekankan, Indonesia perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, dalam konteks ekonomi pasar modern. Salah satu tantangan yang diangkat adalah kesenjangan pendapatan yang makin melebar.
“Saya minum kopi di lobi, seratus ribu, hampir tujuh dolar. Menurut saya, ini lebih tinggi dari New York. Pendapatan di daerah ini adalah USD70 ribu per kapita di daerah ini. Tapi di sisi lain mungkin kurang dari USD1000,” ujarnya.
“Jadi mungkin disparitas makna itu sangat lebar dan ini menjadi pekerjaan rumah kita ke depan,” ungkap Didik menambahkan.
Dalam paparannya, Didik juga menyinggung bahwa sejumlah kebijakan yang sejalan dengan Ekonomi Pasar Pancasila sebenarnya sudah diterapkan sejak lama, mulai dari program-program gizi hingga perluasan akses jaminan kesehatan nasional. Menurutnya, program-program tersebut merupakan wujud nyata penerapan nilai keadilan sosial dalam kebijakan modern.
Ia pun menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dan pelembagaan gagasan ekonomi pasar Pancasila agar tidak hanya berhenti sebagai wacana akademik.
“Ini harus kita kembangkan terus agar pemikiran-pemikiran ini tidak hanya di kampus ya, tapi juga di parlemen,” tuturnya.














