Selasa, 20 Januari 2026 – 13:24 WIB
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menjawab pertanyaan wartawan usai melantik pengurus Perwosi Jateng di Gedung Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (20/1/2026). (Dok. Pemprov Jateng)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin memastikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pati tidak akan mengganggu pelayanan publik.
Dalam kasus tersebut, KPK mengamankan Bupati Pati, Sudewo atas dugaan jual beli jabatan perangkat desa.
“Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan normal. Kami memastikan roda pemerintahan di Pati tidak berhenti,” ujar Taj Yasin usai melantik pengurus Persatuan Wanita Olahraga Indonesia (Perwosi) Jateng di Gedung Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, proses hukum yang berjalan tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kabupaten Pati. Pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Meski begitu, pihaknya mendukung langkah KPK dalam menegakkan hukum di wilayah Jateng, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menilai OTT KPK menjadi sebuah alarm atau peringatan keras bagi seluruh kepala daerah di Jateng.
“Kami tentu mendukung KPK untuk penegakan hukum dan kami mengimbau kepada seluruh kepada daerah khusunya di Jateng, mari kita hindari dan kita jaga bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan korupsi,” ucapnya.
Gus Yasin berharap langkah tegas KPK ini menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah lain untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan bebas dari korupsi. Selain itu, dirinya juga mengajak sejumlah pihak untuk menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait OTT yang menjerat Bupati Pati.
“Kita masih nunggu (pengumuman resmi). Kita akan hormati proses-proses hukum,” tandasnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam OTT yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan perangkat desa, Senin (19/1/2026) petang.
Kasus tersebut langsung menyita perhatian publik dan memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Jawa Tengah.