Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah memaksa pemerintah merombak strategi, meracik ulang anggaran.
APBN ditambal dari berbagai sisi, program disesuaikan, dan efisiensi jadi jalan tengah di antara tekanan dan kebutuhan.
Menghemat hari ini atau menjaga masa depan tetap berdiri.
Gejolak konflik yang terjadi di Timur Tengah memaksa pemerintah Indonesia meracik ulang keuangan yang sebelumnya telah dialokasikan. Setiap celah ditutup, setiap potensi digali, demi menjaga napas fiskal tetap panjang di tengah himpitan yang tak kunjung reda.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik membuat beban subsidi energi membengkak, menggerus ruang fiskal yang sebelumnya dirancang untuk pembangunan dan perlindungan sosial.
Sejumlah pos belanja mulai dikaji ulang, efisiensi anggaran diperketat, dan sumber-sumber penerimaan negara didorong lebih optimal. Penyesuaian anggaran kerap berdampak pada tertundanya sejumlah program prioritas, bahkan berpotensi menekan belanja produktif yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengetatan anggaran telah menyasar ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya menjadi program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah efisiensi terpaksa dilakukan di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Namun kebijakan ini tidak berlaku kaku, pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi sekolah berasrama, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Penyesuaian ini merupakan bagian dari transformasi struktural pemerintah untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih efisien dan terukur di masa krisis.
Selain pemangkasan frekuensi MBG, pemerintah juga memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Tujuannya untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional serta mendorong digitalisasi pelayanan publik.
“Selain efisiensi anggaran, strategi dominan yang paling masuk akal adalah mengendalikan volume subsidi, menjaga kurs, dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Pemerintah sudah bergerak ke arah ini lewat pembatasan penjualan BBM, pengamanan pasokan LPG, dan percepatan B50 untuk mengurangi konsumsi solar fosil,” ujar Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi kepada Inilah.com.
Langkah tersebut dinilai penting, karena menurutnya tekanan fiskal tidak hanya datang dari harga minyak yang tinggi, tetapi juga dari kurs yang lemah.
“Anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp381,3 triliun disusun dengan asumsi minyak US$70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS, padahal harga minyak sudah bergerak di atas US$100 dan rupiah berada di kisaran Rp16.990,” katanya.
Dalam kondisi seperti itu, lanjutnya, pemerintah perlu menahan fiskal bukan hanya dari sisi belanja, tetapi juga dari sisi desain energi, kuota yang lebih ketat, diversifikasi pasokan, penghematan konsumsi, dan substitusi impor energi.
“Logikanya sederhana. Ketika energi mahal, negara harus menangkap sebagian rente dari sektor yang masih diuntungkan, terutama komoditas seperti sawit, mineral, dan logam yang tetap menopang ekspor,” jelasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan ekspor terbesar Januari–Februari 2026 datang dari lemak dan minyak hewani/nabati sebesar US$1,46 miliar dan nikel dan barang sebesar 55,97 persen.
Artinya, ada ruang untuk memperkuat penerimaan berbasis komoditas tanpa langsung memukul konsumsi rumah tangga. Pada saat yang sama, pemerintah juga bisa mengoptimalkan penerimaan dari impor yang meningkat, karena nilai impor Januari–Februari 2026 naik 14,44 persen menjadi US$42,09 miliar.
Jadi, strategi penerimaan jangka pendek yang paling realistis, bukan menarik pajak baru yang luas, tetapi menangkap penerimaan dari sektor yang masih punya bantalan harga dan volume.
Nasib Program Unggulan
Tekanan fiskal jelas berdampak pada program unggulan pemerintah. Penyesuaiannya bisa muncul dalam bentuk penundaan, pengurangan skala, atau penajaman sasaran, terutama pada program yang tidak langsung menyentuh stabilitas harga, perlindungan sosial, dan produktivitas dasar.
Pemerintah sudah memberi sinyal ke arah itu melalui rencana realokasi anggaran non-prioritas hingga Rp130 triliun dan pengurangan distribusi MBG menjadi lima hari yang diperkirakan menghemat Rp20 triliun.
Ini menunjukkan bahwa tekanan energi tidak lagi berhenti di pos subsidi, tetapi mulai mendorong peninjauan atau penyesuaian kembali program-program yang ada. Penyesuaiannya tergantung berapa lama minyak bertahan tinggi dan seberapa besar tekanan terhadap rupiah dan subsidi.
“Karena itu, negara wajib menjaga program yang langsung mencegah rumah tangga jatuh miskin, menjaga kualitas sumber daya manusia, dan menahan gangguan pada produksi dan distribusi,” harapnya.
Dirinya menjelaskan, program yang harus menjadi prioritas tetap ada di antaranya perlindungan sosial terarah, pendidikan, kesehatan, stabilisasi pangan, dan dukungan bagi produktivitas sektor riil. Karena saat energi mahal, tekanan pertama jatuh ke daya beli, biaya hidup, dan biaya produksi.
Dalam konteks perdagangan, data BPS menunjukkan impor bahan baku/penolong masih mendominasi 69,84 persen dari total impor, sedangkan barang modal mencapai 21,61 persen.
Ini berarti ekonomi tetap memerlukan dukungan pada sektor produksi dan investasi, bukan hanya bantuan konsumtif jangka pendek. Jadi, prioritas fiskal harus melindungi kelompok rentan sekaligus menjaga mesin ekonomi tetap hidup.
Syafruddin menyebut ada tiga cara konkret di antaranya, menahan lonjakan harga, memberi bantuan yang lebih presisi, dan menjaga distribusi kebutuhan pokok tetap lancar.
“Bantuan juga harus diarahkan ke rumah tangga yang paling sensitif terhadap kenaikan transportasi dan pangan, termasuk pekerja informal perkotaan, rumah tangga berpendapatan rendah, dan kelompok menuju kelas menengah yang bantalan keuangannya tipis,” ucapnya.
Menlu Harus Proaktif
Perang antara Amerika-Israel dengan Iran yang juga berdampak ke Indonesia ini sejatinya dapat diatasi jika Menteri Luar Negeri RI bisa melakukan manuver politiknya secara baik ke luar negeri.
Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro menyayangkan tidak adanya upaya dari Menlu Sugiono untuk melakukan lobi-lobi dengan negara lain.
“Saya pingin menegaskan agar Menteri Luar Negeri kita bisa menemukan jalan keluar sambil melobi Iran dan negara tetangganya, atau juga mencari sumber-sumber penjualan minyak yang masih ideal,” ujarnya kepada Inilah.com.
Menurutnya, Menlu Sugiono semestinya bisa memainkan perannya berkomunikasi dengan negara lain untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Bahkan konflik ini juga dirasakan oleh negara lain.
“Ya sebenarnya kita nggak sendirian, negara lain juga ngalami. Jadi kita jangan merasa bahwa kita sendirian. Ini persoalannya adalah bagaimana semua negara memainkan peran-peran tadi itu,” jelasnya.
Untuk situasi seperti ini, dirinya mengaku mendukung upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Karena Langkah terbaik saat ini adalah melakukan penghematan dan efisiensi.
Ia menilai kebijakan pemerintah menerapkan WFH satu hari dalam seminggu adalah baik. Namun alangkah lebih baik lagi dilengkapi dengan pengetatan konsumsi BBM khususnya aparatur negara.
Salah satunya yakni berani menggunakan transportasi umum, terutama bagi para pejabat. Meski diakuinya, transportasi umum masih banyak permasalahan, namun bukan berarti terus menerus didiamkan tanpa adanya perbaikan.
“Saya pikir itu bisa jadi contoh, bagaimana masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Transportasi umum kita bermasalah, iya benar ada masalah. Tapi kalau kita terus menggunakan, perlahan kita akan bisa memperbaikinya,” ungkapnya.
Tutup Celah Korupsi
Selain penerapan WFH dan pengetatan konsumsi BBM, pemerintah juga diharapkan mampu mengoptimalisasi sumber pendapatan di tengah krisis. Ia juga menyinggung adanya kebocoran cukai selama ini.
“Cukai-cukai itu seringkali banyak kebocoran. Kita nggak tahu siapa aktor-aktornya. Yang utama, perbaiki sumber pendapatan lewat cukai dan menutup semua celah korupsi,” ucapnya.
Ia berharap adanya perbaikan dari sumber pendapatan negara dengan menutup semua celah korupsi yang masih menjadi momok di negeri ini.
“Kalau kita bisa menekan semua celah korupsi, kita cukup makmur negara ini. Kan yang bikin kita menjadi blangsak karena perilaku korupsinya,” tandasnya.
Di tengah tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda, strategi tambal sulam APBN menjadi pilihan yang tak terelakkan. Pemerintah dituntut bergerak cepat, menutup kebocoran, sekaligus memastikan fondasi ekonomi tidak runtuh oleh gejolak energi dan ketidakpastian global.
Di balik pemangkasan anggaran dan penyesuaian program, ada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan pembangunan. Sebab, setiap rupiah yang dihemat hari ini, berpotensi menjadi pertaruhan bagi kualitas sumber daya manusia dan daya tahan ekonomi di masa depan.
Pada akhirnya, krisis ini bukan hanya soal angka dalam APBN, melainkan soal arah kebijakan dan keberanian mengambil keputusan.
(Vonita / Syahidan)