Tak Gentar Hadapi Praperadilan Eks Jampidsus Febrie, Kejagung Siapkan Strategi Pamungkas

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak mempermasalahkan langkah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang mengajukan dua gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Lembaga penegak hukum itu justru menilai mekanisme tersebut sebagai bagian dari hak tersangka yang dijamin undang-undang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan pihaknya siap menghadapi proses praperadilan yang akan digelar pada 18 dan 19 Agustus 2026.

“Silakan, itu hak tersangka dan penasihat hukumnya. Sudah diatur dalam KUHAP,” kata Anang, Kamis (6/8/2026).

Menurut Anang, Kejagung tidak akan berpolemik di ruang publik terkait materi perkara yang tengah ditangani. Ia menegaskan, seluruh dalil maupun bukti akan dibuka dalam forum persidangan, termasuk isu yang menjadi sorotan seperti kepemilikan aset sitaan.

“Semua itu nanti akan kita buktikan di persidangan,” ujar Anang.

Sikap tersebut menunjukkan Kejagung memilih menahan diri dan mengedepankan proses hukum formal dibandingkan merespons detail tudingan dari kubu Febrie. 

Di tengah sorotan publik terhadap penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks pejabat internalnya, Kejagung menegaskan kepercayaan diri terhadap konstruksi perkara yang telah dibangun penyidik.

Langkah Febrie mengajukan dua praperadilan sendiri dinilai sebagai upaya menguji aspek formal penanganan perkara, mulai dari penetapan tersangka hingga penahanan. Namun, bagi Kejagung, forum tersebut justru menjadi ruang pembuktian atas sah atau tidaknya tindakan hukum yang telah diambil.

Dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan, Kejagung memastikan seluruh kesiapan telah dilakukan untuk menghadapi gugatan tersebut. Hasil praperadilan nantinya tidak hanya menentukan nasib hukum Febrie, tetapi juga menjadi cermin atas proses penegakan hukum yang dijalankan aparat.