Tak Ada Hubungan Diplomatik, Begini Siasat Menko Yusril Selamatkan 4 Jurnalis yang ‘Diculik’ Israel

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Ihza Mahendra saat menjadi pemateri kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, Selasa (19/5/2026). (Foto: Antara)

Tindakan represif militer Israel terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan internasional menuai kecaman keras dari dalam negeri. Fokus utama Pemerintah Indonesia kini tertuju pada operasi penyelamatan empat jurnalis Tanah Air yang turut ditahan dan hingga kini masih terputus dari akses komunikasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, secara lugas menyebut tindakan rezim Zionis tersebut sebagai sebuah penculikan.

“Masyarakat sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga negara Indonesia, khususnya para wartawan yang melintasi perairan internasional untuk melakukan kegiatan kemanusiaan membantu para korban konflik di Gaza,” tegas Yusril di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (19/5/2026) dikutip dari Antara.

Empat Jurnalis Hilang Kontak

Empat pewarta yang menjadi korban arogansi penahanan Israel tersebut adalah Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari harian Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo lalu Rahendro Herubowo dari Inews. Keempatnya tengah menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan saat armada mereka disergap secara sepihak.

Yusril mengakui, tantangan terbesar saat ini adalah keterisolasian informasi. Sejak insiden pencegatan terjadi, pihak pemerintah belum berhasil membuka jalur komunikasi dengan para korban.

“Sampai hari ini, kita harus ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi (jurnalis tersebut),” ungkap Yusril dengan raut prihatin.

Jalan Terjal Tanpa Hubungan Diplomatik

Upaya penyelamatan ini menghadapi tembok struktural yang besar: Indonesia tidak memiliki dan tidak pernah mengakui hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini memotong jalur perundingan langsung secara bilateral.

“Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel,” tutur pakar hukum tata negara tersebut.

Meski demikian, negara dipastikan tidak lepas tangan. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah bermanuver mengambil langkah proaktif. Sebagai solusi atas kebuntuan diplomatik bilateral, Indonesia kini beralih menggunakan instrumen diplomasi multilateral dan bantuan negara perantara.

“Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskannya. Kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan hukum melalui pemerintah dari negara sahabat atau pihak ketiga untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh negara Israel,” pungkas Yusril.