Amerika Serikat identik dengan kepemimpinan bisnis dan inovasi. Jerman kuat di manufaktur presisi. China kini agresif menempatkan diri sebagai pusat kecerdasan buatan (AI). Lalu Indonesia mau dikenal sebagai apa?
Di tengah keriuhan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan “janji suci” konstitusi yang mengunci 20 persen APBN untuk pendidikan, arah itu nyatanya belum sepenuhnya benderang.
LPDP cuma bisa rutin mengirim ribuan talenta terbaik ke kampus-kampus elite dunia, dari Ivy League hingga Oxbridge. Alih-alih memanen hasil, yang muncul justru kesan kita sedang mencoba banyak hal sekaligus, tanpa benar-benar mengerucut menjadi kekuatan khas.
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto melihat kegamangan itu sebagai realitas yang nyata. Tapi dia tak sepakat jika pendidikan Indonesia dipaksa memiliki satu identitas tunggal yang kaku. Menurutnya, dunia berubah terlalu cepat untuk sekadar dikunci dalam satu spesialisasi.
“Sekarang kita hanya membuat ‘prompt’ sudah dapat bahasa pemrograman yang lengkap. Coba kalau dulu identitas tunggal kita coding dan pemrograman, bisa ditertawakan negara lain,” ujarnya kepada Inilah.com.
Bagi Totok, gagasan identitas tunggal justru berisiko cepat usang. Belum tuntas wacana agar anak-anak belajar coding, AI datang dan mengubah lanskapnya. Otomatisasi diprediksi melahap 23 juta pekerjaan di Indonesia hingga 2030. Di saat yang sama, bisa muncul 27 hingga 46 juta jenis pekerjaan baru, yang hari ini bahkan belum terdefinisi.
Perdebatan tentang “mau jadi apa” terasa kurang relevan jika dijawab secara sempit. Totok menilai yang lebih penting adalah membangun kemampuan adaptif, bukan sekadar keahlian teknis yang bisa digantikan mesin.
Namun persoalan tak berhenti di sana. Indonesia bangga mengirim ribuan mahasiswa ke luar negeri. Pertanyaannya, apakah kita sama seriusnya menyiapkan ruang bagi mereka saat kembali?
Totok mengingat awal 2000-an ketika ia kuliah di Boston. Ia menyaksikan sendiri beberapa rekan yang dibiayai lembaga negara akhirnya menetap di Amerika Serikat. Bukan semata tergoda dolar, tetapi karena “rumah” di tanah air tak lagi ada alias lembaga pengirim bubar atau kolaps.
Hari ini kita bisa saja berambisi menjadi pemain utama industri semikonduktor. Anak-anak dikirim belajar teknologi chip. Tapi bagaimana jika terjadi disrupsi, atau anggaran negara tak sanggup membangun industrinya? Tanpa perencanaan yang matang dan konsisten, investasi pendidikan berisiko sia-sia.
Ibarat Mencambuk Kuda Mati
Di dalam negeri, perdebatan sering macet di soal kurikulum. Ganti menteri, ganti istilah. Dokumen direvisi, konsep disempurnakan. Tapi menurut Totok, inti persoalan bukan di situ. Ia menyebut kurikulum hanya dokumen yang tak berarti apa-apa tanpa guru. Guru adalah “kurikulum hidup”. Jika kualitas dan kapasitas guru tidak diperkuat, perubahan kurikulum hanya berhenti di atas kertas.
“It is like beating a dead horse. Kuda yang mati tidak bisa disuruh lari, mau dipukuli kayak apa juga,” sentilnya.
Indonesia selama ini hanya gemar merapikan visi di atas kertas. Berkutat membuat peta jalan pendidikan, gembar-gembor target demografi emas 2045 dan sesumbar transformasi digital. Tapi persoalan implementasi, terutama kualitas pengajar dan ekosistem sering tertinggal.
Banjir Gelar, Defisit Ide
Kritik yang lebih tajam datang dari Pakar Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah. Ia melihat Indonesia terlalu larut dalam seremoni pemberian beasiswa, namun gagap menyiapkan wadah saat para talenta itu pulang.
“Indonesia berhenti pada pemberian beasiswa kepada talenta-talenta terbaik generasinya, namun lupa atau abai dalam menyiapkan wadah atau ekosistem yang memungkinkan ide-ide kreatif tumbuh dan dipabrikasi sehingga menjelma produk unggulan yang bisa berdaya saing global. Kita larut dalam budaya bangsa pengguna bukan bangsa pencipta,” ujarnya.
Menurut Jejen, persoalan ini berakar pada orientasi ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas. Struktur ekonomi yang dominan di sektor sumber daya alam membuat inovasi belum menjadi arus utama. Ia menilai Indonesia belum sepenuhnya memiliki pemimpin yang benar-benar percaya pada kekuatan sumber daya manusia sebagai mesin kemakmuran.
“Kita belum memiliki pemimpin yang visioner, transformatif, dan otentik. Pemimpin yang meyakini bahwa kemakmuran tidak bisa mengandalkan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia berkualitas melalui karya-karya inovasinya,” katanya.
Bagi Jejen, alurnya harus parallel. Mengirim orang belajar, sambil membangun “pabrik ide” di dalam negeri. Tanpa industri yang siap menyerap dan mengembangkan gagasan, beasiswa hanya menjadi tiket mobilitas individu, bukan investasi strategis bangsa.
Inovasi Membumi
Identitas pendidikan tidak harus lahir dari proyek raksasa atau ambisi menjadi pusat teknologi tertentu. Ia justru bisa tumbuh dari kemampuan memecahkan persoalan sehari-hari yang nyata di depan mata. Inovasi tidak selalu berarti laboratorium canggih atau paten kelas dunia. Mesin masak cerdas untuk warteg, motor listrik sederhana untuk perontok gabah, atau teknologi pascapanen murah bagi petani, semua itu bisa menjadi fondasi kekuatan jika dikerjakan serius dan konsisten.
Di situlah pendidikan menemukan relevansinya, bukan sekadar mencetak lulusan dengan gelar mentereng, melainkan melatih kepekaan membaca masalah dan keberanian menciptakan solusi. Ambisi boleh tinggi, tetapi langkah harus terukur. Berpikir besar, memulai dari yang kecil, lalu memastikan dampaknya terasa, itu pendekatan yang lebih realistis ketimbang mengejar simbol kemajuan.
Namun gagasan inovasi yang membumi akan kandas jika ekosistemnya rapuh. Kreativitas tidak tumbuh di ruang yang penuh kepentingan sempit. Ketika birokrasi masih sibuk dengan praktik “minta jatah”, ketika impor lebih dipilih ketimbang mengembangkan produksi dalam negeri, artinya sama saja menyuruh berinovasi, tapi jangan berharap terlalu jauh.
Inovasi membutuhkan keberpihakan yang jelas. Negara harus berdiri di belakang karya anak bangsanya sendiri, bukan sekadar bangga saat mereka diterima di kampus luar negeri. Tanpa dukungan industri, kebijakan yang konsisten, dan birokrasi yang bersih, ide-ide hanya akan berhenti sebagai proposal atau prototipe.
Perdebatan tentang identitas pendidikan Indonesia pada akhirnya bukan soal memilih satu label. Entah itu AI, semikonduktor, atau manufaktur. Yang lebih mendesak adalah memastikan investasi besar pada pendidikan terhubung dengan strategi ekonomi dan ekosistem inovasi yang nyata. Tanpa itu, 20 persen APBN dan ribuan beasiswa hanya menjadi statistik yang membanggakan di laporan tahunan. Sementara pertanyaan awal tetap menggantung, Indonesia ingin dikenal sebagai apa?
[Rez/Reyhaanah]