Sepakat dengan SBY, Ekonom Senior Ingatkan Pentingnya Pulihkan Kepercayaan Pasar

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: Antara Foto/Asprilla Dwi Adha)

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didik J Rachbini sepakat dengan analisis mantan Presiden SBY terkait memburuknya perekonomian Indonesia pada akhir-akhir ini.

Selama ini, kata dia, SBY bertahun-tahun tidak pernah mau mengulik kebijakan pemerintah. Karena paham betul etika sebagai mantan presiden. Biarkan pemerintah selesaikan sendiri persoalan yang dihadapinya.

“Namun, kali ini, mantan Presiden SBY hadir demi bangsa dan memberikan saran yang lunak, yakni pulihkan kepercayaan (trust) pasar,” kata Didik di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Didik sepakat dengan SBY bahwa ekonomi tidak hanya soal angka fiskal dan moneter. Akan tetapi, utamanya soal kepercayaan. Jika pelaku pasar melihat kepastian hukum, konsistensi kebijakan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunikasi pemerintah yang kredibel, maka kepercayaan lambat laun akan pulih.  

“Jika tidak, kita akan melihat sebaliknya, kepercayaan menurun, modal cenderung keluar dari pasar keuangan, permintaan valas meningkat dan tekanan terhadap rupiah membesar.  Itulah yang terjadi pada saat ini, rupiah tergerus, indeks saham jatuh,” bebernya.

Dikatakan, pasar akan melihat secara detail, memotret arah kebijakan fiskal. Di mana, APBN merupakan dokumen rujukan yang pengelolaannya membentuk persepsi pasar. 

Jika APBN dikelola tidak hati-hati, belanja negara meningkat tanpa kendali, DPR hanya ‘yes-man’, banyak program baru dengan kebutuhan dana jumbo tidak dievaluasi, maka pasar tidak akan percaya dan cenderung menjauh dari Indonesia.

“Pasar akan percaya jika pengelolaan APBN terukur, terkendali, dan prosesnya dijalankan dengan baik dan sahih di parlemen. Penerimaan kredibel dan defisit terukur,” imbuhnya.

Saat ini, menurut Rektor Universitas Paramadina ini, masalah kepercayaan menjadi titik pangkal masalah, walaupun dipicu krisis global sebelumnya. Jika kepercayaan investor asing tak kunjung muncul, maka reaksi spontannya adalah mengurangi eksposur.  

“Akibatnya indeks (IHSG) terjungkal.  Mereka yang sudah untung maka lebih akan keluar.  Ketika permintaan dolar AS naik, otomatis rupiah melemah.  Untuk mengatasi hal ini, ya kepercayaan yang harus dibangun kembali,” tuturnya.

Selanjutnya, Didik membagikan pengalaman ketika ditunjuk Presiden BJ Habibie menjadi anggota Tim Nasional Reformasi, melalui SK Presiden, berbagai hal berhasil dibangun.

Mulai dari demokrasi yang sehat, tahanan politik (tapol) dilepas, bank sentral independen dihadirkan, undang-undang anti-monopoli dan oligarki dibuat. “Hasilnya, nilai tukar menguat cepat. Dari Rp16.800 menjadi Rp6.500 per dolar AS,” tandasnya.

Suka atau tidak, lanjut pria berdarah Madura ini, Bank Indonesia (BI) yang bertanggung jawab di sektor moneter, sudah mengguyur pasar dan menguras devisa dalam jumlah besar. Namun, pasar dan investor tidak terpengaruh sedikit pun. Pasar saham tetap saja jatuh seiring pergerakan nilai tukar rupiah yang konsisten melemah.  

Saat ini, kita lihat bahwa trust jauh lebih penting dan lebih mendasar daripada angka. Pertumbuhan ekonomi memang tidak buruk, begitu juga indikator perdagangan. Akan tetapi, kepercayaan pasar belum terlihat pulih yang terlihat dari kaburnya investor.

“Sebaliknya, banyak negara mengalami defisit anggaran atau utang tinggi, namun mata uangnya tetap kuat. Karena itu tadi, investor percaya akan kredibilitas pemerintah dan institusinya,” pungkas Didik.  

SBY dan Kepercayaan

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam menghadapi ketidakpastian global seperti sekarang.

Dunia saat ini, kata dia, tengah memasuki era ketidakpastian yang ditandai dengan berbagai tantangan global, mulai dari meningkatnya rivalitas geopolitik, perang dan konflik di berbagai wilayah, dan perubahan rantai pasok global.

“Kepemimpinan yang kuat adalah tentang menjaga kepercayaan publik dan menciptakan peluang di tengah berbagai disrupsi,” kata SBY pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan pengalaman memimpin Indonesia di masa krisis dan transisi, termasuk dampak krisis Asia 1997-1998, tsunami Aceh pada 2004, hingga krisis keuangan global 2008, SBY memaparkan sejumlah prinsip kepemimpinan yang dibutuhkan di tengah ketidakpastian.

Di mana, pemimpin harus tetap tenang saat menghadapi situasi sulit. Karena, kepanikan justru berpotensi memperlemah institusi. “Ketakutan menyebar dengan cepat pada masa-masa sulit. Kepanikan melemahkan institusi. Seorang pemimpin harus tetap tenang, jujur dan memiliki arah yang jelas,” ujarnya.

Selain itu, SBY menyampaikan, pemimpin perlu mampu  menggabungkan pragmatisme dengan prinsip. Dalam dunia yang semakin kompleks, menurutnya, negara harus adaptif dan realistis, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai dasar.

Ia juga menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam kepemimpinan. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), reformasi institusi, ketahanan iklim, dan inovasi tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat.

Selain itu, SBY menilai kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. “Pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan,” katanya.