Sengkarut ‘Fast Track’, Meritokrasi Korps Bhayangkara Dinilai Cuma Jadi ‘Gincu’

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.(Foto: Antara/HO-Bambang Rukminto)

Sistem meritokrasi di tubuh Polri kembali disorot tajam karena dinilai belum berjalan secara konsisten dan masih dibayangi kuatnya praktik patronase dalam promosi jabatan strategis.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa kondisi tersebut membuat meritokrasi di lingkungan kepolisian lebih sering berhenti sebagai label, bukan praktik yang benar-benar dijalankan.

Menurut Bambang, idealnya sistem karier di institusi kepolisian berbasis pada ukuran objektif seperti integritas, kapasitas, dan rekam jejak profesional. Namun dalam praktiknya, ia melihat masih terdapat kecenderungan kuat bahwa promosi jabatan dipengaruhi oleh kedekatan dengan kekuasaan dan jaringan internal tertentu.

“Meritokrasi mensyaratkan sistem evaluasi objektif, kepastian jalur karier, dan konsistensi aturan promosi. Tapi yang terjadi justru paradoks antara senioritas angkatan dan praktik fast track berbasis kedekatan,” kata Bambang kepada inilah.com, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai, ketidakkonsistenan tersebut memunculkan persepsi ketidakadilan dalam sistem promosi, terutama ketika ada perwira yang dianggap melompati jenjang karier tanpa parameter yang transparan. Kondisi ini, lanjutnya, memicu gesekan internal dan memperkuat pengelompokan berbasis jaringan atau angkatan.

Bambang menyebut fenomena tersebut kerap memunculkan apa yang disebut sebagai “gerbong-gerbongan”, yakni blok kekuatan informal yang terbentuk di sekitar orbit kekuasaan tertentu di dalam institusi.

“Ketika promosi tidak transparan, maka legitimasi organisasi terganggu. Di situ muncul faksi-faksi internal yang memperkuat fragmentasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika kultur patronase terus lebih dominan dibanding profesionalisme, maka meritokrasi hanya akan menjadi simbol administratif tanpa implementasi nyata.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan moral perwira profesional dan menggeser orientasi institusi dari pelayanan publik menjadi arena perebutan pengaruh.

Bambang juga menilai bahwa penguatan struktur kekuasaan informal di internal organisasi menunjukkan adanya kecenderungan oligarkis dalam proses promosi jabatan.

“Selama struktur informal lebih kuat daripada sistem formal, meritokrasi hanya akan menjadi label. Praktik oligarki akan terus menguat,” tegasnya.

Ia menambahkan, tanpa pembenahan sistem karier yang transparan, akuntabel, dan konsisten berbasis merit, maka konflik elite serta fragmentasi internal di tubuh Polri akan terus berulang dan sulit dihindari.