Selasa, 9 Desember 2025 – 15:56 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025). (Foto: inilah.com/Clara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terpukul berat karena bencana hidrometeorologi.
Ia menilai pemangkasan TKD tahun ini telah mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sehingga penanganan darurat maupun pemulihan jangka panjang pascabencana serba terbatas.
Cindy mencontohkan Provinsi Sumatra Barat, mengalami kerusakan infrastruktur publik, lahan pertanian, hingga terputusnya akses ekonomi akibat hujan ekstrem dan longsor. Situasi ini, kata dia, makin rumit karena kemampuan anggaran daerah menurun seiring pemotongan TKD.
“Daerah sedang berjuang untuk pulih di tengah keterbatasan anggaran. Pemangkasan TKD jelas berdampak pada kemampuan penanggulangan bencana. Padahal masyarakat membutuhkan pemulihan cepat dan menyeluruh. Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penambahan anggaran TKD bagi Sumatra Barat,” ujar Cindy kepada wartawan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan, penambahan TKD tidak bisa dipandang sekadar urusan teknis anggaran. Dukungan ini menyangkut keberlangsungan rehabilitasi infrastruktur, bantuan bagi penyintas, pemulihan pertanian, hingga percepatan ekonomi lokal. Dengan kerusakan besar yang dialami masyarakat di Sumbar, Sumut, hingga Aceh, Cindy mendesak negara ambil langkah cepat dan tegas.
“Sumbar, Sumut, dan Aceh tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri menghadapi bencana ini. Negara harus hadir melalui kebijakan anggaran yang memihak masyarakat terdampak. Saya di DPR RI berkomitmen mengawal isu ini dan mendorong skema anggaran yang adaptif terhadap kondisi bencana,” kata dia.
Cindy menambahkan, prioritas anggaran untuk daerah terdampak harus menjadi fokus nasional. Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat solidaritas dan gotong royong agar proses pemulihan bisa berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, soal pemberian dukungan anggaran bagi daerah yang fiskalnya tergerus akibat bencana. Bahkan, Presiden menambah jumlah bantuan dari yang diminta.
Awalnya, Tito mengajukan bantuan Rp2 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota. Namun Prabowo langsung memperbesar angka tersebut.
“Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp4 miliar,” ujar Prabowo, dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Prabowo kemudian meminta jajarannya menghitung kebutuhan bantuan untuk level provinsi. Aceh mendapat alokasi Rp20 miliar sebagai daerah paling terdampak, sementara kepala daerah Sumatra Barat dan Sumatra Utara diminta menghadap untuk perhitungan lebih lanjut.
“Untuk provinsi nanti dihitung. Yang paling besar mana? Aceh. Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatra berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” kata Prabowo.