Program MBG Terkendala Distribusi di Daerah 3T, Purbaya: Pelibatan UMKM Jadi Solusi

Ilustrasi program MBG dinikmati pelajar di Indonesia timur. (Dok. RRI)

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahap awal, mengalami sejumlah tantangan distribusi. Khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).

Hal itu diungkapkan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). “Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,” ujar Purbaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kata dia, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melibatkan sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG.

“Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” jelas Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan rencana membentuk tim untuk mengawasi penggunaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah. Tim tersebut akan diisi jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terutama dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang ada di seluruh daerah.

“Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota dari perbendaharaan dan dari yang lain-lain DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya mengatakan, tim tersebut akan melakukan pengecekan secara berkala untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) termasuk penggunaan anggarannya. Purbaya menyebut, berdasarkan permintaan Kepala BGN, Nanik S Deyang, dia meminta agar laporan yang diberikan sesuai dengan fakta di lapangan.

“Nanti kalau jelek ya kita bilang jelek. Nanti Kepala BGN bilang kalau jelek laporkan jelek kalau rekomendasi tutup, ya tutup. Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan kan yang ngawasin bukan BGN sendiri jadi tempat saya kita enggak akan kongkalikong kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest,” kata dia.