Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pusat hingga ke perangkat desa bisa bersikap netral pada Pemilu 2024. Sebab netralitas ASN saat ini menjadi sorotan semua pihak.
“Kalau kita mau bicara pemilu jurdil, netralitas aparat, itu harusnya tidak terjadi. Kan saya dengar juga di TV bahwa ini dalam rangka menyerap aspirasi kata mas Gibran. Mbok ya nanti serap aspirasi kalau sudah dilantik jadi wapres. Kan masih 5 tahun ke depan, ya kan?,” terang Jauzli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Ia pun mempertanyakan tujuan pasangan Prabowo-Gibran menggelar acara untuk menyerap aspirasi. Sebab pihak Anies-Muhaimin (AMIN) pernah mendapatkan penolakan dalam melakukan acara sosialisasi di Jawa Barat.
“Lah ini ngumpulin aparat perangkat desa boleh, umpamanya. Harusnya diberlakukan adil saja. Kalau tujuannya menyerap aspirasi, ya nanti kalau sudah dilantik jadi wapres atau presiden. Masih 5 tahun lagi ke sananya (untuk) melakukan pembangunan itu,” ucap dia.
Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.
“Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya,” kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11/2023).
Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.
“Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah,” kata dia.