Penyaluran MBG Dipangkas Jadi 5 Hari, Negara Hemat Rp20 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (31/3/2026).(Foto: Antara/Bayu Saputra)

Pemerintah resmi melakukan penyesuaian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memangkas penyaluran yang sebelumnya 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk efisiensi imbas konflik Timur Tengah.

“Pemerintah mendorong optimalisasi dari pada program MBG sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu,” ujar Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Namun, Airlangga menekankan pembagian MBG harus memperhitungkan beberapa pengecualian mulai dari daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) hingga daerah dengan angka stunting tinggi. Dia mengatakan kebijakan ini menghemat APBN hingga Rp20 triliun.

“Tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” tutur dia.

Sebagai informasi, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan distribusi makanan segar dalam Program MBG akan dibagikan lima kali dalam lima hari untuk anak sekolah.

Sementara itu di wilayah 3T, makanan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks akan diberikan kepada penerima manfaat.

“Makanan fresh (segar) dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah. Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering bukan makanan olahan, contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan,” ucap Nanik.

Selain itu, pemerintah juga resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Pemerintah juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta.

Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.