Pemilu Myanmar 2025: Mencari Legitimasi di Atas Puing Demokrasi dan Darah Rakyat

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing saat menghadiri parade militer memperingati 78 tahun angkatan bersenjata Myanmar di Naypyidaw, Myanmar, pada 27 Maret 2023. (Foto: Xinhua/Myo Kyaw Soe)

Myanmar bersiap menggelar pemungutan suara tahap pertama pada Minggu (28/12/2025). Ini adalah hajatan politik pertama dalam lima tahun terakhir sejak kudeta militer mengguncang negeri itu. Namun, alih-alih menjadi oase bagi perdamaian, pemilu ini justru dinilai sebagai teater politik junta untuk mencuci tangan dari kehancuran demokrasi yang mereka ciptakan sendiri.

Empat tahun lalu, militer menggulingkan pemerintahan sah di bawah Aung San Suu Kyi. Kini, mereka mencoba menggunakan kotak suara untuk meraih legitimasi internasional. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Sebagian besar wilayah Myanmar masih menjadi palagan perang saudara yang mematikan, membuat pemungutan suara mustahil dilakukan secara menyeluruh.

Pemilu Bertahap di Tengah Barikade 

Karena alasan keamanan yang tak menentu, otoritas setempat membagi pemungutan suara menjadi tiga fase:

• Tahap I (28 Desember): Hanya mencakup 102 dari 330 kota kecil.
• Tahap II (11 Januari 2026): Kelanjutan wilayah lain.
• Tahap III (25 Januari 2026): Fase pemungkas.

Ironisnya, mengutip laporan ABC News, sebanyak 65 kota kecil dipastikan absen total dalam pemilu ini. Pasukan perlawanan etnis dan kelompok gerilya masih memegang kendali kuat di wilayah tersebut, membuat aparat militer tak berkutik untuk membangun tempat pemungutan suara.

Akal-akalan ‘Wajah Sipil’ 

Analis dari International Crisis Group, Richard Horsey, dengan tajam menyebut pemilu ini nol kredibilitas. Bagaimana tidak? Partai pemenang pemilu sebelumnya, National League for Democracy (NLD) milik Aung San Suu Kyi, sudah dibubarkan. 

Sang tokoh demokrasi yang kini berusia 80 tahun itu pun masih dibungkam di balik jeruji besi dengan vonis 27 tahun penjara.

Strategi militer terbaca sangat gamblang: memberikan karpet merah bagi partai pendukung mereka, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP). Jika USDP menang telak, junta akan memiliki ‘wajah sipil’ sebagai perisai diplomasi. 

Hal ini diperkirakan menjadi dalih bagi negara tetangga seperti China, India, dan Thailand untuk terus menyokong Naypyidaw dengan alasan stabilitas kawasan.

Rakyat yang Terjepit 

Angka-angka yang muncul sejak kudeta 2021 sungguh mengerikan. Lebih dari 7.600 warga sipil tewas di tangan aparat keamanan, 22.000 orang mendekam di tahanan, dan 3,6 juta jiwa terpaksa mengungsi di tanah air mereka sendiri.

Kini, rakyat Myanmar berada di posisi buah simalakama. Kantor HAM PBB memperingatkan bahwa warga diancam hukuman oleh junta jika tidak memilih, namun mereka juga dihantui ancaman dari kelompok oposisi bersenjata jika nekat berpartisipasi dalam pemilu yang dianggap haram ini.

Joe Freeman dari Amnesty International memberikan peringatan keras. Pemilu ini kemungkinan besar hanya akan mengukuhkan kekuasaan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal dan penindasan selama bertahun-tahun. Di Myanmar, suara rakyat seolah dipaksa keluar hanya untuk melegitimasi laras senapan.