Nasib pedagang kecil di daerah yang dirugikan akibat pemadaman bergilir, mendapat atensi dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Dia menilai, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, sejak awal Juni 2026, jelas mengganggu aktivitas pelaku usaha mikro dan masyarakat secara luas.
Jadi, dampak pemadaman listrik tidak hanya membuat masalah baru untuk industri, usaha kecil yang sangat bergantung kepada listrik ikut kena dampaknya.
Maklumlah, pedagang kelas UMKM tidak punya modal lebih untuk membeli genset atau sumber listrik lainnya. Walhasil, mereka sangat bergantung listrik dari PLN. Ketika setrumnya terganggu maka terhambat pula bisnisnya.
“Para pedagang es, maka esnya mencair karena listrik mati. Enggak bisa jualan. Pedagang frozen food (makanan beku), dan pedagang lainnya,” kata Maman di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Politikus Partai Golkar itu, menilai, gangguan pasokan listrik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup luas apabila tidak segera ditangani.
Ke depan, PLN diharapkan bisa memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara yang dianggap sebagai biang kerok pemadaman bergilir di Pulau Jawa.
Menurutnya, pembenahan manajemen pasokan energi primer penting dilakukan untuk mencegah terulangnya gangguan listrik berskala besar seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.
“Potensi blackout, seperti yang 3 tahun lalu, berpotensi terjadi lagi kalau manajemen rantai pasok yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa pemadaman listrik bergilir memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian nasional.
Pemerintah, kata Menko Airlangga, telah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta jajaran direksi PLN untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. “Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” kata politikus Partai Golkar itu.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN, bukan yang pertama kali. Kejadiannya sama pada 2022, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar ini, menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN, mencapai 154 juta ton per tahun. Adapun penugasan pasokan batu bara yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang, berada di kisaran 180 juta-190 juta ton per tahun.
“Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan enam, itu harusnya tidak ada masalah,” ujar Bahlil.
Direktur Utama (Dirut) PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, pemadaman bergilir tidak hanya dipicu persoalan pasokan batu bara, tetapi juga akibat gangguan teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa.
Gangguan pada pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) menyebabkan pembangkit keluar dari sistem kelistrikan Jawa sehingga memicu pemadaman bergilir. PLN telah menerjunkan tim untuk mempercepat proses pemulihan.
“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” kata Darmawan.