Misi Tembus Blokade Gaza tak Cuma via Laut, Delegasi Siap Diplomasi di Brussel

Suasana pelepasan pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) di Port de Vell, Barcelona, dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. (Foto: Dok. GPCI).

Upaya misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 untuk menembus blokade Gaza tidak hanya mengandalkan jalur laut dan darat. Langkah diplomasi melalui jalur politik kini ditempuh lewat Konferensi Global Sumud Parlemen di Brussel, Belgia.

Enam perwakilan delegasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) resmi bertolak menuju lokasi konferensi. Delegasi terdiri dari General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono, Ketua MUI Sudarnoto Abdul Hakim, serta pakar hukum tata negara Feri Amsari.

Anggota Dewan Pengarah GPCI, Irvan Nugraha, menjelaskan bahwa misi ini dilakukan melalui berbagai jalur yang saling terintegrasi untuk memberikan tekanan politik.

“Jadi secara umum memang Sumud Flotilla ini ada berbagai macam jalur. Jadi ada jalur laut yang kemarin kita sudah ada Teh Maimon Herawati dan juga Chiki Fawzi. Lalu ada jalur darat yang nanti insyaallah akan diberangkatkan dalam waktu dekat. Dan ini adalah jalur, mungkin kami bisa menyebutnya jalur politik ya,” kata Irvan kepada media di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (19/4/2026).

Irvan menekankan pentingnya kesatuan gerak dalam menembus blokade Gaza. “Nah ini bagian dari kami melihat ini harus melihatnya dari satu kesatuan satu bagian dari Sumud Flotilla itu sendiri,” ujarnya.

Pakar hukum Feri Amsari menambahkan, pertemuan di Brussel bertujuan untuk menggalang dukungan publik internasional dalam menyelamatkan warga Gaza melalui jalur pertemuan politik.

“Global Sumud Flotilla Parliamentary Conference. Jadi ini adalah upaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya publik yang punya kepentingan yang sama untuk menyelamatkan warga Gaza melalui pertemuan politik, dilakukan di Brussels gitu ya,” kata Feri.

Feri menegaskan pentingnya kolaborasi antar gerakan kemanusiaan tersebut. “Jadi dua gerakan ini, yang satu sama lain saling mendukung untuk kepentingan warga Gaza,” lanjutnya.

Konferensi ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 April mendatang. Para ahli hukum internasional dan pegiat HAM dari berbagai negara akan membahas aspek perlindungan hukum bagi misi GSF guna menghadapi blokade Gaza.

Selain membahas situasi terkini, pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi internasional melawan genosida oleh Israel. Urgensi misi ini didorong oleh krisis akut di Gaza, di mana 18.500 warga sipil sangat membutuhkan perawatan medis khusus yang hingga kini masih terhambat akibat pengepungan.