Ada momen dalam panggung politik internasional ketika sebuah krisis hebat tidak lahir dari keniscayaan sejarah. Ia kerap kali muncul dari rahim keputusan yang keliru, terburu-buru, dan rasa pongah seolah kebal dari segala konsekuensi.
Krisis yang mendera Selat Hormuz hari ini adalah contoh paling telanjang dari syahwat politik tersebut.
Ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya berkoar bahwa negaranya ‘tidak ada urusannya lagi’ dengan pengamanan Selat Hormuz, dunia seperti disodorkan tagihan perang dan kekacauan. Ironisnya, kekacauan itu justru diciptakan oleh tindakan sepihak alias unilateral Washington sendiri.
Pasca-operasi militer gabungan AS-Israel gagal total menaklukkan Iran secara tuntas, Trump justru memilih mundur teratur. Sembari melempar tanggung jawab kepada negara-negara pengimpor energi, ia dengan enteng berkata: “Ambil sendiri dan jaga sendiri.”
Sikap semacam itu jelas bukan mencerminkan sebuah kepemimpinan. Ia adalah bentuk paling kasar dari politik cuci tangan. Dia yang menciptakan masalah, dia yang gagal menyelesaikannya, lalu membiarkan dunia yang membayar lunas ongkosnya.
Mengingat Kembali Masa Sebelum Badai
Padahal, jika kita sedikit memutar waktu ke fase sebelum eskalasi militer ini meletus, arah dunia sesungguhnya sedang melaju ke jalur yang jauh lebih menjanjikan. Pemulihan ekonomi global pascapandemi bergerak pada tren yang relatif sehat.
Lembaga kredibel sekelas Bank Dunia mencatat bahwa PDB per kapita dunia telah berada sekitar 10 persen lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi. Bahkan, IMF sempat memproyeksikan pertumbuhan global berada di kisaran 3,0 hingga 3,3 persen, ditopang oleh derasnya investasi teknologi dan pulihnya kepercayaan sektor swasta.
Dalam lanskap ekonomi yang sedang bergairah itu, stabilitas pasokan energi menjadi fondasi utama. Selat Hormuz, sebagai titik sempit (chokepoint) paling vital di dunia, berfungsi normal tanpa kendala berarti. Data menunjukkan volume minyak yang melintas di sana mencapai rata-rata 20 juta barel per hari. Angka fantastis itu setara dengan 20 persen pasokan minyak global.
Artinya, sebelum kebijakan militer ugal-ugalan ala Trump mengubah arah sejarah, tidak ada blokade di sana. Tidak ada kepanikan pasar, dan tidak ada lonjakan harga energi yang ekstrem. Asia, sebagai tujuan utama ekspor minyak kawasan Teluk, bahkan sempat menjadi motor pertumbuhan global karena rantai pasok energi berjalan stabil.
Lebih penting dari sekadar angka-angka ekonomi, jalur diplomasi dengan Iran sebenarnya sedang menunjukkan titik terang. Perundingan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang sempat dihancurkan sendiri oleh Trump pada periode pertamanya, kembali dibuka dengan penuh harapan.
Dunia mulai melihat peluang de-eskalasi yang nyata. Risiko penyebaran nuklir menurun, ruang dialog membesar, dan Timur Tengah perlahan bergerak menuju keseimbangan yang jauh lebih rasional.
Ketika Insting Unilateral Membawa Bencana
Namun, harapan indah itu seketika buyar. Sejarah kembali dibelokkan oleh insting sepihak sang presiden. Serangan militer AS-Israel terhadap fasilitas nuklir dan infrastruktur strategis Iran justru memicu respons yang paling ditakuti pasar global: penutupan efektif Selat Hormuz.
Dalam hitungan hari, krisis energi global langsung meledak. Aliran minyak yang biasanya mencapai puluhan juta barel per hari kini berubah menjadi sekadar tetesan yang mampet. Dampaknya pun sangat brutal. Harga minyak mentah jenis Brent yang sebelumnya adem ayem di kisaran US$70, mendadak melonjak tajam hingga menembus angka psikologis US$120 per barel.
Biaya asuransi melambung tinggi dan pengiriman tanker terhenti. Singkat kata, warga dunia kini sedang dihukum oleh satu keputusan keliru yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dan pada titik paling kritis itulah, Trump dengan santainya memilih angkat kaki.
Melalui berbagai pernyataan publiknya, ia berkali-kali menegaskan bahwa negara-negara yang bergantung pada minyak Teluk harus menyelesaikan sendiri persoalan di Hormuz. Amerika, klaim Trump, sudah ‘menyelesaikan bagian tersulit’.
Kalimat ini menyiratkan satu hal yang mengusik nalar sehat: Washington ingin mengklaim kemenangan simbolik yang semu, sementara seluruh biaya ekonomi dan beban geopolitik dilempar begitu saja kepada komunitas internasional.
Pelajaran Pahit bagi Indonesia
Bagi Indonesia, isu di Selat Hormuz ini sama sekali bukan persoalan nun jauh di sana yang bisa diabaikan. Sebagai negara importir minyak bersih (net oil importer), setiap lonjakan harga minyak mentah dunia akan langsung memukul struktur APBN kita secara telak.
Dampak domino dari krisis ini sangat nyata dan mengerikan bagi kantong masyarakat kecil. Subsidi energi akan membengkak, inflasi pangan tak terhindarkan, dan ongkos logistik nasional dipastikan meroket. Krisis Hormuz berarti adalah ancaman langsung terhadap daya beli masyarakat dan risiko nyata perlambatan ekonomi domestik.
Pada akhirnya, yang paling berbahaya dari episode kelam ini bukan hanya tindakan nekat Trump belaka. Melainkan preseden buruk yang ia tinggalkan bagi hukum internasional. Trump seolah membuat sebuah aturan baru yang berbahaya: buat krisis, rusak meja diplomasi, lalu pergi begitu saja sebelum keadaan pulih.
Trump boleh saja berteriak sombong bahwa Amerika Serikat tidak lagi bergantung pada Selat Hormuz. Namun, ratusan negara di dunia sangat bergantung padanya.
Sudah saatnya komunitas internasional bersatu dan menegaskan satu prinsip dasar yang tidak bisa ditawar lagi: siapa yang menciptakan kekacauan global, dialah yang tidak boleh lolos dari tanggung jawab sejarah. Sebab, Selat Hormuz bukanlah milik pribadi Trump. Ia adalah urat nadi kehidupan dunia.