Tahun 2025 ditutup dengan catatan kelam bagi lanskap keamanan siber Indonesia. Berdasarkan laporan Q3 DDoS Threat dari Cloudflare, Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia sebagai sumber serangan Distributed Denial of Service (DDoS) selama setahun penuh.
Namun, ancaman di 2026 diprediksi akan jauh lebih mengerikan. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, memperingatkan bahwa tahun depan akan menjadi era di mana Artificial Intelligence (AI) bermutasi dari alat bantu menjadi mesin penggerak utama serangan siber (cyberattack engine).
AI Sebagai Senjata dan Krisis Identitas
Dalam keterangan resminya, kamis (1/1/2026), Pratama memaparkan bahwa pelaku kejahatan siber akan menggunakan AI untuk mengotomatisasi serangan dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Pada 2026, rekayasa sosial (social engineering) akan hampir tidak dapat dibedakan dari komunikasi yang sah. Kelompok kriminal sudah menggunakan AI untuk menghasilkan suara deepfake guna pemerasan, meniru eksekutif dengan suara dan video yang nyaris sempurna,” ujar Pratama.
Ancaman terbesar kedua adalah kompromi identitas. Serangan siber tidak lagi sekadar mengandalkan malware, melainkan pencurian kredensial valid. CrowdStrike melaporkan 75% intrusi melibatkan identitas yang dikompromikan.
“Batasan identitas telah menjadi garis pertahanan yang sebenarnya. Organisasi yang tidak bisa mengontrol siapa yang memiliki akses ke apa, akan menghadapi insiden berulang,” tegasnya.
Selain itu, enkripsi data menghadapi ancaman serius dari algoritma pasca-kuantum dan pencurian kunci enkripsi berbasis AI. Pratama mengingatkan bahwa manajemen kunci enkripsi yang buruk akan menimbulkan dampak operasional lebih fatal daripada sekadar kata sandi yang lemah.
Dari “Gendam Digital” hingga Deepfake Presiden
Sepanjang 2025, Indonesia digempur berbagai insiden siber yang menargetkan aspek teknis hingga psikologis masyarakat.
Di awal tahun, publik dikejutkan oleh video deepfake Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan bantuan pelunasan utang. Februari diwarnai kegaduhan ekonomi akibat kesalahan tampilan kurs Rupiah di Google Finance yang sempat menyentuh angka Rp8.170 per USD.
Kejahatan perbankan pun berevolusi. Maret 2025 ditandai kembalinya modus Fake BTS yang membajak SMS OTP nasabah, disusul kasus penipuan APK berkedok PT Taspen pada bulan Juni yang menguras rekening pensiunan.
“Istilah ‘gendam digital’ atau pineapple attack lewat WiFi publik juga sempat ramai di April, membuktikan betapa rentannya perangkat kita saat terhubung ke jaringan terbuka,” tambah Pratama.
Kasus eksploitasi anak lintas negara melalui platform gim Roblox pada Agustus dan tarik-ulur regulasi Worldcoin yang memindai iris mata warga demi imbalan uang, turut menambah daftar panjang kerentanan siber nasional.
Lembaga PDP Belum Terbentuk
Menyongsong 2026, Pratama menyoroti pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah yang belum tuntas. Salah satu yang paling krusial adalah kemandekan amanat UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Setahun setelah masa transisi berakhir, Badan PDP belum juga dibentuk. Masyarakat belum merasakan perlindungan nyata di tengah meningkatnya kebocoran data,” kritik Pratama.
CISSReC mendesak pemerintah untuk mempercepat pembentukan Lembaga PDP yang independen, mengesahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), serta memperkuat kapasitas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baik dari sisi anggaran maupun teknologi.
“Tanpa pertahanan yang didukung AI dan regulasi yang kuat, organisasi dan negara akan tertinggal cepat karena lawan kita sudah berlari menggunakan mesin cerdas,” pungkasnya.