Presiden Brasil Lula da Silva mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB saat bertemu PM India Narendra Modi di New Delhi, Sabtu (21/2/2026). (Foto: ddnews.gov.in)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva kembali melempar kritik pedas terhadap struktur organisasi dunia. Dalam kunjungannya ke India, pemimpin kharismatik ini mendesak reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama Dewan Keamanan yang dinilai sudah usang dan tidak mewakili realitas dunia saat ini.
Lula, yang tiba di New Delhi untuk kunjungan kenegaraan lima hari, bertemu langsung dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Keduanya sepakat bahwa tata kelola global harus segera dibongkar agar lebih adil bagi negara-negara berkembang.
Alumni G-4 Menagih Kursi Tetap
Dalam konferensi pers bersama PM Modi, Lula menegaskan bahwa Brasil dan India adalah kandidat paling sahih untuk menempati kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Ia mengingatkan kembali memori 20 tahun silam saat Brasil, India, Jepang, dan Jerman membentuk Kelompok Empat (G-4) untuk memperjuangkan aspirasi ini.
“Memperluas keanggotaan tetap dan tidak tetap, termasuk memasukkan Brasil dan India, adalah harga mati demi legitimasi dan efisiensi tata kelola global,” tegas Lula di hadapan awak media, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.
Lula memandang, tanpa keterlibatan aktif kekuatan baru dari Global South, PBB hanya akan menjadi macan ompong yang gagap merespons tantangan zaman.

Lebih dari Sekadar Kursi PBB
Selain urusan ‘kursi panas’ di New York, pertemuan dua raksasa ekonomi berkembang ini juga menyentuh isu-isu strategis lainnya. Lula dan Modi membahas secara mendalam kerja sama di sektor mineral kritis, investasi, pertahanan, hingga perdagangan bilateral.
Solidaritas India dan Brasil dalam forum G-4 baru-baru ini juga diperkuat kembali dalam Konferensi Keamanan Munich. Para menteri luar negeri kedua negara sepakat untuk terus saling dukung dalam meruntuhkan dominasi lama di Dewan Keamanan.
Bagi Lula, reformasi PBB bukan sekadar keinginan politik, melainkan kebutuhan mendesak agar suara negara-negara berkembang tidak lagi hanya menjadi pelengkap di meja perundingan dunia.









