Lenteng Agung Lumpuh, DPRD DKI: Jangan Tunggu Ambles Baru Bertindak

Jalan ambles di Jalan Raya Lenteng, Agung, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). (Foto: Mochammad Zhacky)

Aktivitas warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sempat lumpuh akibat amblesnya badan jalan di salah satu jalur vital penghubung Jakarta dan wilayah penyangga.

Peristiwa yang terjadi di tengah momen libur panjang, memicu kemacetan parah dan memantik kritik keras dari DPRD DKI Jakarta. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Lenteng Agung arah Jakarta Pusat menuju Universitas Indonesia (UI) sejak Kamis (28/5) malam.

Kepadatan bahkan berlanjut hingga Jumat sore (29/5/2026), membuat mobilitas warga terganggu di waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk beristirahat bersama keluarga.

Anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Amblesnya jalan, tidak lepas dari lambannya respons Pemprov DKI Jakarta dalam menindaklanjuti laporan warga.

“Ini seharusnya bisa dicegah. Warga sudah melaporkan adanya kerusakan sejak sehari sebelumnya, tapi penanganannya tidak maksimal. Jangan tunggu ambles baru bertindak,” kata August, Sabtu (30/5/2026).

Ia mengungkapkan, laporan awal kerusakan muncul sejak Rabu (27/5/2026) malam. Namun, tindak lanjut yang dilakukan petugas di lapangan hanya berupa perbaikan sementara, yang akhirnya tidak mampu menahan kerusakan hingga jalan benar-benar ambles.

Menurutnya, pendekatan tambal sulam dalam penanganan infrastruktur tidak bisa lagi dipertahankan, terutama untuk jalan-jalan dengan tingkat lalu lintas tinggi seperti Lenteng Agung.

“Ini jalur padat, bukan jalan lingkungan. Harusnya ada langkah cepat dan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar penanganan sementara yang berisiko,” ujarnya.

August juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat, terutama di momen libur panjang yang seharusnya menjadi waktu berkualitas bagi warga.

“Warga ingin menikmati waktu bersama keluarga, tapi malah terjebak macet berjam-jam. Ini menunjukkan kurangnya empati dalam penanganan masalah publik,” tegas August.

Ia meminta, Pemprov DKI Jakarta menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki sistem respons terhadap laporan kerusakan infrastruktur.

“Kalau ada indikasi kerusakan parah, harus segera ditangani secara total. Jangan menunggu sampai membahayakan pengguna jalan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia membandingkan dengan negara lain yang dinilai mampu menangani persoalan serupa dengan cepat dan efektif.

“Di negara seperti Jepang atau Tiongkok, perbaikan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jakarta yang ingin menjadi kota global harusnya bisa mencontoh itu,” pungkasnya.

Peristiwa ini kembali menjadi alarm bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas penanganan infrastruktur, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.