Kebijakan WFH Jangan sampai Bikin Ekonomi ‘Macet’

Ilustrasi pekerja yang sedang WFH. (Foto: Dok Freepik)

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Surabaya, Firre An Suprapto mengatakan kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat BBM dinilai perlu diiringi langkah mitigasi agar tidak menekan sektor ekonomi tertentu. Terutama sektor jasa berbasis mobilitas seperti transportasi dan UMKM di kawasan perkantoran.

Menurutnya, WFH memang dinilai rasional untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa strategi pendukung.

“WFH seharusnya tidak diterapkan secara penuh, melainkan dengan skema hybrid dan terjadwal agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, terutama di kawasan perkantoran,” ujar Firre kepada inilah.com, Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

Dalam rekomendasinya, pemerintah didorong menerapkan sistem kerja campuran antara WFH dan work from office (WFO) secara bergiliran. Tujuannya menjaga pergerakan masyarakat (foot traffic) tidak turun drastis dan bisa memukul pelaku usaha di sekitar perkantoran.

Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan insentif bagi sektor terdampak. Bentuknya bisa berupa subsidi operasional, insentif pajak, hingga bantuan langsung bagi UMKM makanan dan pekerja informal.

“Langkah ini penting sebagai shock absorber jangka pendek agar pelaku usaha kecil tidak langsung kehilangan pendapatan,” kata dia.

Tak hanya itu, pelaku UMKM juga didorong melakukan diversifikasi model bisnis. Adaptasi melalui digitalisasi seperti layanan pesan antar, cloud kitchen, hingga pemasaran online dinilai menjadi solusi untuk bertahan di tengah perubahan pola kerja.

“Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan, akses platform digital, dan kemitraan dengan perusahaan logistik atau food delivery,” tutur dia.

Di sisi lain, perlindungan terhadap pekerja informal kata dia juga menjadi perhatian penting. Pemerintah diminta menyiapkan skema jaring pengaman sosial yang lebih fleksibel, seperti bantuan tunai bersyarat atau program padat karya sementara.

Agar kebijakan tetap efektif, pemerintah disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Dengan pendekatan tersebut, WFH tidak hanya menjadi instrumen penghematan energi, tetapi juga tetap menjaga stabilitas ekonomi.

Dia pun menyampaikan, kebijakan WFH untuk menekan konsumsi BBM dinilai tepat secara makro. Namun, tanpa kebijakan kompensasi dan adaptasi, beban ekonomi berisiko jatuh pada sektor jasa dan pekerja informal.

“Kebijakan publik yang baik bukan hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi juga mampu mengelola dampak ikutannya,” tegas dia.