Jangan Mau Terbelah Seperti PBNU, Pakar UGM Sarankan PP Muhamadiyah Kembalikan IUP Batu bara

Ekspor batu bara ke Jepang bakal turun seiring resesi ekonomi. (Foto: Antara).

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah mada (UGM), Fahmy Radhi mengingatkan, kisruh di tubuh Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) yang dipicu bagi-bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP), harus menjadi pelajaran bagi ormas keagamaan lainnya.

“Termasuk PP Muhammadiyah yang juga mendapat konsesi tambang, kebijakan era Jokowi. Coba dihitung ulang, lebih banyak manfaat atau mudarat bagi organisasi. Apalagi, PP Muhammadiyah tidak punya sejarah berbisnis tambang,” ungkap Fahmy saat berbincang dengan Inilah.com, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Suka atau tidak, kata Fahmy yang pernah menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Almarhum Faisal Basri, dunia pertambangan penuh dengan kejahatan hitam. Misalnya, menggusur tanah rakyat dan kerusakan lingkungan.

“Perlu diingat juga, tambang itu dekat dengan kerusakan lingkungan. Dan, biaya pemulihan lingkungan atau reklamasinya, sangat mahal. Nah itu yang saya maksud harus dihitung dengan benar,” imbuhnya.

Jangan sampai, kata Fahmy, pendapatan dari hasil tambang malah nombok karena besarnya biaya untuk reklamasi. Asal tahu saja, pengusaha tambang di Indonesia bisa kaya raya karena lalai dalam mereklamasi daerah operasinya.

“Pengusaha tambang dapat margin atau untung besar, karena belum menjalankan reklamasi. Menurut hemat saya, kembalikan saja IUP tambang itu jika banyak mudaratnya. Buat apa dipertahankan,” tandasnya.  

Mengingatkan saja, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional yang digelar di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

“Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel.

Berebut Tambang Batu bara 

Dalam sebuah siniar Youtube, Kamis (11/12), Mustasyar PBNU, KH Said Aqil Siradj meminta agar tambang yang diberikan pemerintah di masa pemerintahan Jokowi, sebaiknya dikembalikan saja. Alasannya, pemberian IUP itu justru menimbulkan kerugian bagi PBNU dan kelestarian lingkungan.

“Mudaratnya kalau menurut tafsir ini ya, menyangkut keselamatan jiwa, lingkungan, ekosistem tanah atau bumi. Dan, dikhawatirkan menimbulkan kefasikan yang artinya orang itu berperilaku semena-mena, maksiat, sampai kekufuran,” kata Kiayi Said.

Ia mengakui, pemberian IUP itu terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, pada 2017. Kala itu, dia berpikiran bahwa pemberian itu merupakan apresiasi pemerintah kepada ormas-ormas keagamaan yang telah berjasa bagi negara.

“Pertama, saya dulu mendengar Pak Jokowi memberikan cost tambang kepada ormas, saya sambut gembira, barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. (Bentuk) apresiasi,” ujarnya.

Namun setelah melakukan perenungan dan berpikir objektif, kaa Kiayi Said, pemberian IUP kepada ormas keagamaan, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Salah satunya, ya itu, keributan antara KH Yahya Chlil Staquf dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang justru didukung Rais Aam. “Itu juga menjadi keretakan antara Ketua Umum dengan Sekjen, yang Sekjen di belakangnya ada Rais Aam,” tegasnya.