Gus Ipul Ungkap 3 Mandat Prabowo untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Mensos Gus Ipul mengungkap tiga mandat Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan melalui DTSEN, Sekolah Rakyat, dan bansos tepat sasaran. (Foto: Kemensos)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan dirinya mendapat tiga mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ketiga mandat tersebut meliputi penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam siniar bersama Kalteng Pos di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (22/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Agustiar Sabran, Wali Kota Fairid Naparin, serta Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Husrin A. Latif.

“Saya datang ke Kalteng ini dalam rangka menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Presiden kepada saya di Kemensos. Ada tiga mandatnya,” kata Gus Ipul.

Mandat pertama, menurutnya, adalah konsolidasi DTSEN sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Ia menegaskan akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau datanya akurat, bantuan kita tepat sasaran dan akan berdampak. Kalau data kita tidak akurat, kita akan memberi orang yang tidak membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan konsolidasi DTSEN dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan satu basis data nasional yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebelumnya, setiap instansi memiliki basis data masing-masing sehingga sering terjadi perbedaan data penerima bantuan sosial.

“Nah Inpres Nomor 4 Tahun 2025 itu meminta kita semua konsolidasi dalam data tunggal (DTSEN). Datanya yang mengelola adalah BPS, bukan lagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah,” katanya.

Ia menyebut pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pemutakhiran data melalui RT, RW, kelurahan hingga pemerintah daerah dengan dukungan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Kami sekarang sedang konsolidasi untuk memastikan bahwa setiap desa atau kelurahan memiliki operator,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, pemutakhiran data di daerah dapat dilakukan setiap hari, sedangkan verifikasi dan validasi oleh BPS dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Selain penguatan data sosial, pemerintah juga mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Gus Ipul mengatakan program tersebut merupakan inisiatif khusus Presiden Prabowo untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“Sekolah rakyat itu bagian dari penanggulangan kemiskinan. Tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari pengatasan kemiskinan,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 4 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.

“Presiden ingin memberikan akses kepada seperti ini. Yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang di jalanan, yang diajak kerja, mungkin mengemis atau jadi pemulung,” ujarnya.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak menerapkan tes akademik dalam proses penerimaan siswa. Selama berasal dari keluarga kurang mampu, anak tetap dapat diterima.

“Tidak ada tes akademik. Selama dia tidak mampu, boleh masuk,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari makan, seragam, hingga pendidikan.

“Kalau bapaknya pemulung, janganlah anaknya jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, janganlah anaknya jadi tukang becak,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerahnya.

“Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Pak Mensos, Kota Palangka Raya diberi kesempatan untuk Sekolah Rakyat,” katanya.