Ekonom: IKN Tak Punya Nilai Tambah. Bisanya Minta Anggaran Terus

Suasana di sekitaran Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). (Foto: Dok. Inilah.com/ Rizki Aslendra).

Pemerintah diminta membuktikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan nilai tambah bagi perekonomian bukan sekadar narasi politik untuk masa depan ibu kota.

Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, keberhasilan IKN seharusnya diukur dari capaian ekonomi seperti besarnya investasi swasta yang masuk, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga kemampuan proyek menarik pembiayaan dari luar APBN.

“Pemerintah harus membuktikan nilai tambah IKN melalui indikator ekonomi yang konkret, bukan melalui narasi politik tentang masa depan ibu kota,” ujar Syafruddin kepada inilah.com, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, ukuran keberhasilan proyek IKN harus mencakup investasi swasta, jumlah pekerjaan berkualitas, produktivitas wilayah, penghematan biaya pemerintahan, pertumbuhan ekonomi lokal, tingkat hunian yang terisi, layanan publik yang berfungsi, serta kemampuan proyek menarik pembiayaan non-APBN tanpa jaminan implisit negara.

Dia mengingatkan, apabila berbagai indikator tersebut tidak terlihat, maka proyek IKN berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang.

“Jika indikator itu tidak muncul, IKN berisiko menjadi beban anggaran tahun jamak yang sulit dihentikan karena alasan sunk cost,” katanya.

Karena itu, menurutnya pemerintah dinilai perlu menyampaikan laporan berkala yang transparan mengenai perkembangan proyek.

Laporan tersebut harus memuat perbandingan antara target dan realisasi, mulai dari biaya proyek, deviasi anggaran, progres pembangunan fisik, manfaat ekonomi yang dihasilkan, komitmen investor, hingga risiko terhadap kondisi fiskal negara.

Dia menekankan, produktivitas IKN tidak dapat diukur hanya dari pembangunan gedung pemerintahan atau perpindahan aparatur sipil negara.

“IKN dapat disebut produktif bila menciptakan aktivitas ekonomi baru, bukan hanya memindahkan kantor, membangun aset, atau menyerap anggaran,” tutur dia.

Lebih lanjut, Syafruddin menilai kondisi premi risiko Indonesia yang masih relatif tinggi membuat setiap proyek strategis nasional harus mampu meningkatkan kepercayaan pasar. Menurutnya, IKN harus menunjukkan bahwa proyek tersebut mampu mengurangi ketidakpastian ekonomi dan tidak membebani keuangan negara.

“Dalam kondisi premi risiko Indonesia masih mahal, proyek besar harus membuktikan kemampuan menurunkan ketidakpastian dan memperkuat kepercayaan. Jika IKN gagal menunjukkan manfaat terukur, pasar dan publik akan melihatnya sebagai komitmen politik yang mengurangi fleksibilitas fiskal,” jelas dia.