Massa buruh melakukan aksi demo menjelang pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (21/11/2023), mereka masih belum beranjak jauh dari lokasi semula, meski sudah dibubarkan.
Pantauan inilah.com pukul 17.00 WIB, massa yang telah dibubarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, depan Balai Kota DKI bergeser ke depan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Terdapat dua mobil komando dalam aksi tersebut. Mereka terlihat membawa atribut Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) hingga Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).
Sejumlah personel kepolisian masih berjaga disekitar Jalan Medan Merdeka Selatan untuk mengantisipasi adanya kericuhan kembali. Tak hanya di kawasan sekitar Balai Kota, pihak kepolisian juga turut berjaga di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Sebelumnya, aparat Kepolisian telah membubarkan demo buruh lantaran mulai merusak sejumlah fasilitas umum di sekitar Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Sejumlah massa buruh ini berdemo menjelang pengumuman upah minimum provinsi (UMP) DKI 2024.
“Aksi ini sudah mulai merusak fasilitas yang ada, saya sudah sampaikan seharusnya aksi dilaksanakan tertib, tidak melakukan perusakan apapun,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Diketahui, kelompok buruh menggelar aksi di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, mulai pukul 12.00 WIB. Massa buruh terlihat membawa atribut dan mengibarkan bendera kelompoknya masing-masing.
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Yusup Suprapto mengatakan, demo ini bertujuan mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menetapkan UMP DKI Jakarta 2024 naik menjadi Rp5,6 juta.
“Ini demo kita untuk memberikan support kepada Bapak Pj Gubernur kita, untuk menetapkan UMP DKI Jakarta Tahun 2024. Apa bentuk support-nya? Supaya beliau bisa menetapkan UMP itu yang berkeadilan, betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta,” kata Yusup.