Isu makar yang disampaikan Saiful Mujani berpotensi mengonsolidasikan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Meskipun langkah makar sulit direalisasikan, wacana tersebut tampaknya dianggap cukup efektif sebagai upaya untuk menghambat keberlanjutan dua periode pemerintahan Prabowo Subianto.
Isu makar yang dilontarkan oleh Saiful Mujani telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut diajukan oleh sejumlah kelompok, antara lain Merah Putih Strategik Indonesia (MPSI) yang dipimpin Noor Azhari, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur yang dipimpin Robina Akbar, serta Presidium Kebangsaan 08 yang dipimpin Kurniawan. Selain Saiful Mujani, Presidium 08 juga melaporkan Islah Bahrawi dengan tuduhan serupa.
Saiful Mujani merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Center (SMRC). Ia juga menjabat sebagai guru besar ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama ini, ia dikenal memiliki perhatian terhadap isu demokratisasi di Indonesia dan menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi, khususnya sejak periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
Pernyataan yang diduga bermuatan makar tersebut disampaikannya dalam sebuah acara halal bihalal. Dalam kesempatan itu, Saiful Mujani menyatakan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia diperlukan konsolidasi masyarakat guna menggulingkan Presiden Prabowo, karena jalur impeachment dinilai tidak dapat diharapkan.
Islah Bahrawi merupakan Direktur Jaringan Moderat Indonesia (JMI). Ia dikenal aktif dalam menangkal gerakan politik yang mengatasnamakan agama, khususnya kelompok yang mendorong pendirian khilafah di negara-negara Muslim.
Pada Pilpres 2024, Islah terlibat sebagai bagian dari tim sukses pasangan Ganjar–Mahfud. Ia juga merupakan penulis buku Intoleransi dan Radikalisme: Kuda Troya Politik dan Agama (2021).
Terkait isu makar, Islah dalam sebuah video menyampaikan bahwa untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai tekanan pemerintah terhadap rakyat, diperlukan upaya untuk menurunkan Prabowo dari jabatannya.
Pernyataan yang dianggap bermuatan makar dari Saiful dan Islah seharusnya dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika dalam sistem demokrasi. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat dan bersikap. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan oleh individu sipil, bukan oleh pihak yang memimpin kelompok milisi.
Namun, persoalannya terletak pada belum stabilnya kelembagaan demokrasi di Indonesia, khususnya di parlemen. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut kerap ditafsirkan bukan sebagai penyeimbang, melainkan sebagai provokasi yang mengarah pada tindakan makar.
Konsolidasi Kelompok Anti-Pemerintah
Disadari atau tidak, narasi makar ini berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Istilah “berseberangan” digunakan untuk menggambarkan ketiadaan tradisi oposisi yang mapan di Indonesia.
Sikap kelompok ini umumnya ditunjukkan melalui kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka cenderung merespons secara negatif, terutama terhadap program-program populer seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Board of Peace (BoP), serta sikap Indonesia dalam konflik Amerika Serikat–Iran.
Kelompok ini kerap diidentifikasi sebagai mereka yang tidak memilih Prabowo pada Pilpres 2024, kelompok kritis terhadap Jokowi yang beririsan dengan pemilih Anies Baswedan, serta sebagian pendukung Jokowi yang kecewa atas dukungannya kepada Prabowo. Selain itu, terdapat pula aktivis pro-demokrasi, kalangan akademisi termasuk mahasiswa, serta sebagian pemilih Ganjar–Mahfud yang berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Narasi makar tersebut kemudian diamini oleh sebagian dari mereka sebagai bentuk evaluasi terhadap pemerintahan saat ini. Dalam pandangan tersebut, muncul anggapan bahwa satu-satunya cara untuk melawan pemerintah adalah dengan menggulingkan Presiden Prabowo.
Bola Liar Isu Makar
Kelompok yang berseberangan dengan pemerintah pada dasarnya memiliki kekuatan yang relatif lemah. Pertama, mereka belum terkonsolidasi secara baik antar-kelompok. Kedua, mereka tidak memiliki basis kekuatan signifikan di parlemen.
Meskipun terdapat partai-partai di luar koalisi pemerintahan, seperti PDIP, PKS, dan Partai NasDem, sikap mereka tidak tampak secara frontal berseberangan. Bahkan, ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan atau dua periode bagi Prabowo dari partai koalisi, mereka cenderung berhati-hati.
Meski demikian, isu makar ini berpotensi berkembang menjadi bola liar yang berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Risiko utamanya bukan pada figur Saiful atau Islah, melainkan pada meluasnya narasi ke isu lain, termasuk dampak konflik global seperti ketegangan Amerika Serikat–Iran.
Salah satu narasi yang mengemuka adalah kekhawatiran akan terulangnya peristiwa Reformasi 1998 apabila nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp20.000 per dolar AS. Peristiwa 1998 sendiri kerap dipahami publik bukan hanya sebagai perubahan rezim, tetapi juga tragedi sosial, termasuk kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.
Apabila tidak diimbangi dengan respons dan komunikasi yang efektif dari pemerintah, berkembangnya narasi “makar” ini berpotensi mengganggu kredibilitas kepemimpinan Prabowo pada periode selanjutnya.