Danantara Turun Tangan: Duit 2.400 Konsumen LRT City Mangkrak Segera Dikembalikan

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menyampaikan apresiasi kepada seluruh BUMN yang telah turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. (Dok. PLN)

Ada kabar baik untuk 2.400 konsumen LRT City yang menuntut pengembalian dana alias refund. Bulan ini, Danantara Indonesia menggelontorkan dana besar untuk pembayarannya.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria mengatakan, Danantara menyiapkan rencana dengan PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk. untuk percepatan penyelesaian proyek LRT City yang tak kunjung rampung.

Informasi saja, proyek LRT City digarap PT Adhi Commuter Property Tbk (ADCP) yang merupakan anak usaha dari ADHI. Proyek tersebut meninggalkan masalah kepada 2.400 konsumen.

Setelah menyetor duit, bahkan lunas, namun tak kunjung menerima unit yang menjadi haknya. Hal ini membuat konsumen kecewa dan menuntut refund.

Ironisnya, keuangan ADCP sedang merugi. Utangnya banyak bahkan sejumlah vendor menggugat PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Dony menyebut, rencana kerja tersebut ditargetkan selesai pada bulan ini. “Saya sedang menyiapkan rencana kerja mereka (ADHI). Karena mereka kan Tbk, ya. Jadi setiap pemasukan harus melalui RUPS,” kata Dony di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Hanya saja, Dony belum bisa memastikan apakah suntikan dana untuk penyelesaian kisruh LRT City, tercatat sebagai utang korporasi atau berbentuk saham.

“Semuanya sedang dipelajari. Apakah bentuknya nanti ekuitas, otomatis pemegang sahamnya terdilusi. Atau bentuknya pinjaman pemegang saham. Yang jelas dibereskan dalam bulan ini (September),” imbuh Dony.

Rencananya, Danantara Indonesia siap menggelontorkan dana segar Rp456 miliar untuk refund 2.400 konsumen LRT City. “Mereka (Adhi Karya) baru presentasi pertama. Jadi kita akan pilih, mana yang paling cepat. Tentu nanti akan ada opsi, apakah pemindahan unit dan lain sebagainya. Kita ketemu dulu dengan Adhi Karya, bicara lebih detail lagi minggu ini,” kata dia.

Percepatan penyelesaian, kata dia, diupayakan Danantara Indonesia untuk memberikan kepastian kepada konsumen yang telah membayar lunas hunian LRT City. “Kita akan langsung masukkan ke dalam proses bantuan kepada Adhi Karya untuk penyelesaian proyek ini. Intinya, kita ingin masyarakat jangan ada yang dirugikan,” jelas dia.

Rusak Citra karena LRT City

Pada akhir Juli 2018, PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk melalui Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel, menggagas pembangunan hunian vertikal bernama LRT City.

Selanjutnya, PT Adhi Commuter Property (ADCP), anak usaha Adhi Karya yang menjadi pengembangnya. Sesuai nama, hunian tersebut terintegrasi dengan moda transportasi LRT (Light Rail Transit). Jadi, konsep yang dikembangkan adalah Transit Oriented Development atau TOD.

Nilai investasi dari proyek tersebut tak main-main, sekitar Rp24,2 triliun.  Dengan berdirinya LRT City, diharapkan bisa mengurai kemacetan yang menjadi masalah klasik ibu kota.

Urusan lahan, ADCP menggandeng Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta (Perum PPD). Karena, LRT City dibangun di 5 wilayah yang berdekatan dengan LRT Jabodetabek.

Yakni, LRT City Bekasi (Eastern Green) seluas 16,9 hektare, LRT City Sentul (Royal Sentul Park) seluas 14,8 hektare, LRT City Jaticempaka (Gateway Park) seluas 5 hektare, LRT City Cikoko seluas 1,2 hektare, dan LRT City Ciracas (Urban Signature) seluas 11,5 hektare.

Kini, 3 proyek LRT City kesandung masalah serius yakni mangkrak. Misalnya, LRT City Ciracas (Jakarta Timur) yang pembangunannya tiba-tiba terhenti. Pun demikian, LRT City Tebet (Jakarta Selatan) ikut mangkrak. Sedangkan LRT City Cibubur (Jawa Barat), penyelesaiannya tertunda.

Ternyata, ADCP selaku pengembang mengalami kesulitan keuangan. Saat ini, kas perusahaan benar-benar kosong. Bahkan disebut-sebut minus Rp900 juta. Beberapa vendor yang menjadi rekanan sempat menggugat PKPU lantaran tagihan tak kunjung dibayar.

Utang ADCP Menggunung Rp1,12 Triliun

Mengutip surat tanggapan untuk Bursa Efek Indonesia (BEI), posisi utang ADCP per 30 Juni 2026, menggunung hingga Rp1,130 triliun. Selain itu, terdapat kewajiban ADCP kepada Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) sebesar Rp12,357 miliar.

“Perseroan berpendapat bahwa PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan tidak mengatur secara spesifik nomenklatur akun maupun format baku penyajian pos-pos liabilitas dalam laporan posisi keuangan,” kata Dirut lama ADCP, Achmad Wachid Abdullah, Jumat (14/8/2026).

Total kewajiban ADCP sebesar Rp12,357 miliar kepada CGIF itu, terdiri dari Rp10,292 miliar merupakan bunga Obligasi III yang jatuh tempo pada 8 Juni 2026. Dan, sebesar Rp2,062 miliar biaya-biaya penjaminan yang belum dibayarkan dan jatuh tempo pada tanggal yang sama.