Komisi XI Desak Purbaya dan Tito Segera Putuskan Tambahan TKD: Agar Pemda Bisa Bayar Gaji ASN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (7/8/2026). (Foto: Dok Kemenkeu).

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid mendesak, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk 490 kabupaten dan kota yang kini mengalami kesulitan keuangan.

Langkah penting agar daerah memiliki kemampuan keuangan untuk belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia mendesak Purbaya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD. Agar itu tadi, hak ASN di daerah bisa terpenuhi dan layanan publik tidak terganggu.

“Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, yang rugi bukan cuma mereka (ASN), tapi juga masyarakat karena tak terlayani dengan baik,” ujar Kholid, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Politikus PKS itu menjelaskan, persoalan kekurangan anggaran untuk belanja pegawai di daerah terus meluas. Saat ini sudah mendera sedikitnya 490 pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi layanan publik, apabila tidak segera ditangani.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mempercepat penetapan tambahan TKD sebagai solusi bagi daerah yang kemampuan fiskalnya belum mampu menutup kebutuhan belanja pegawai.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran secara cermat dan tepat. Misalnya, belanja yang tidak prioritas, sebaiknya dipangkas. Lakukan tata ulang atas alokasi anggaran dengan cermat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” kata dia.

Kholid juga meminta Purbaya dan Tito untuk segera merampungkan perhitungan kebutuhan tambahan TKD, kemudian melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut,” jelasnya.

Sejatinya, Purbaya telah melakukan perhitungan seberapa besar tambahan TKD untuk 490 kabupaten dan kota yang memang perlu dibantu. Paling lambat, pekan depan dana tersebut digelontorkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Purbaya menegaskan, bantuan tersebut bukan merupakan tambahan Transfer ke Daerah (TKD), melainkan bantuan pemerintah pusat yang disiapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

“Itu bukan TKD. Tapi bantuan pemerintah pusat supaya kondisi keuangan daerah lebih stabil. Saat ini tinggal proses administrasinya saja. Pekan depan sudah kita salurkan,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (5/8/2026).