Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menyapu Jakarta sejak pertengahan Juni bukan hanya ledakan frustrasi. Di balik tuntutan soal BBM dan korupsi, ada pertanyaan yang belum terjawab: siapa yang sesungguhnya menyalakan api itu?
Jumat, 12 Juni 2026. Ribuan pasang kaki berjalan dari kampus-kampus di Depok dan Ciputat menuju Bundaran Hotel Indonesia. Spanduk bertuliskan “Menuju Indonesia Bangkrut” berkibar di atas kepala massa yang memadati Jalan Jenderal Sudirman. Lebih dari seribu mahasiswa dari BEM UI, BEM KM IPB, Front Mahasiswa Nasional, hingga Serikat Mahasiswa Progresif UI berjalan dalam satu barisan. Polda Metro Jaya menurunkan 3.651 personel, ditambah 500 personel TNI, untuk mengawal aksi itu.
Tiga hari kemudian, Senin 15 Juni, massa datang lagi. Kali ini dari empat kampus berbeda — Institut STIAMI, Universitas Trilogi, Universitas Paramadina, dan Universitas Bung Karno — dengan tujuan yang sama: Istana Negara. Kepolisian mengerahkan 5.955 personel gabungan. Dan kemarin, Jumat 19 Juni, mahasiswa Trisakti bergerak ke DPR, membawa tiga tuntutan yang mereka namai TRITURA — sebuah nama yang meminjam semangat 1966.
Dalam sepekan, Jakarta sudah tiga kali bergolak. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah demonstrasi ini nyata, melainkan: apa yang sesungguhnya menggerakkannya?
Lima Tuntutan, Satu Akar
Lima tuntutan yang dibawa BEM UI pada 12 Juni merangkum keresahan yang sudah lama menumpuk. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menghentikan militerisasi di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahannya.
Tuntutan itu bukan lahir dari ruang hampa. Di baliknya ada skandal yang meledak tepat sepuluh hari sebelumnya.
Pada 2–3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menangkap dan menahan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN): Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola program MBG. Modus yang diungkap jaksa mencakup jual beli izin operasional kepada yayasan-yayasan yang tidak memenuhi kualifikasi mitra BGN — sebuah praktik rente yang menyasar anggaran jumbo: Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp258 triliun pada 2026. Hingga Kamis 18 Juni, jumlah tersangka dalam kasus ini sudah bertambah menjadi enam orang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai penangkapan itu menjadi titik balik dalam dinamika protes. “Pasca tertangkapnya skandal korupsi di BGN, kekecewaan publik yang diwakili mahasiswa kian menemukan alasan untuk suarakan protes dan kritik,” ujarnya kepada inilah.com.
Ia menambahkan, situasi ekonomi di tingkat bawah yang semakin sulit turut menjadi bahan bakar yang memperbesar nyala demonstrasi.
Angka yang Tak Bisa Dibantah
Di balik orasi-orasi mahasiswa, ada deretan angka yang berbicara lebih keras. Survei Indopol Survei & Consulting periode 26 Mei–1 Juni 2026 — yang digelar tepat sebelum ledakan demonstrasi — mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo hanya 59,75 persen.
Angka itu anjlok lebih dari 20 poin persentase dibandingkan hasil Litbang Kompas pada Januari 2025 yang mencapai 80,9 persen. Yang lebih mengkhawatirkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat hanya menyentuh 49,02 persen — belum melampaui separuh rakyat Indonesia.
Di Jakarta, barometer politik nasional, angkanya lebih suram: hanya 42,5 persen responden menyatakan puas, sementara 35 persen menyatakan sangat tidak puas.
Dedi Kurnia Syah membaca penurunan ini dengan kacamata yang lebih luas. “Sebenarnya di kalangan masyarakat kepuasan pada Presiden Prabowo masih cukup baik, hanya saja di kalangan kelas masyarakat menengah, kebijakan Presiden Prabowo dianggap tidak rasional,” katanya. Kelas menengahlah yang mendominasi gelombang protes — mereka yang terdidik, terhubung dengan media sosial, dan paling merasakan guncangan daya beli.
Guncangan itu punya wajah yang konkret di pasar keuangan. Pada 8 Juni 2026, rupiah menembus Rp18.188 per dolar AS — titik terlemah dalam lebih dari seperempat abad, melampaui rekor buruk saat krisis moneter 1998 yang kala itu berada di kisaran Rp16.850. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terguncang hebat: setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 9.174 pada Januari 2026, indeks kehilangan hampir sepertiga nilainya hanya dalam hitungan bulan, dan hari ini bertengger di 6.161.
Net foreign outflow dari pasar saham Indonesia melampaui Rp61 triliun hingga awal Juni, sementara Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga acuan tiga kali berturut-turut — total 100 basis poin — hingga mencapai 5,75 persen.
Tekanan eksternal ikut memperburuk keadaan. MSCI telah mengeluarkan enam saham Indonesia dari indeks acuannya pada Januari 2026, sekaligus membekukan penambahan emiten baru, memaksa para manajer investasi global melepas portofolio mereka.
Pola Lama, Konteks Baru
Apakah demonstrasi ini murni ekspresi rakyat, atau ada tangan yang memainkannya dari balik layar?
Dedi Kurnia Syah memilih untuk jujur soal realitas yang sering dihindari: “Semua gerakan mahasiswa dipastikan dimanfaatkan oleh elit, utamanya pihak yang secara politik berseberangan.” Namun ia segera menambahkan garis penting: fakta adanya pemanfaatan itu tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyebut setiap gerakan mahasiswa sebagai bermuatan politis semata.
Ia membandingkan pola demonstrasi saat ini dengan era reformasi 1998. Kesamaannya ada: tekanan hidup yang menghimpit dan konsolidasi elite yang dinilai tidak memihak. Tapi ada perbedaan mendasar. “Dahulu sipil berhadapan langsung dengan kekuasaan, saat ini sipil dihadapkan kembali ke sipil yang lainnya,” ujarnya. Gerakan perpecahan dan saling adu domba, yang ia sebut sebagai beban nyata bagi kelompok sipil saat ini, membuat peta konflik jauh lebih kompleks dari 1998.
Tuduhan pemanfaatan itu sudah bermuara pada nama dan partai tertentu. Aliansi BEM Bersatu menuding adanya kedekatan antara sejumlah tokoh dalam demonstrasi dengan PDI Perjuangan — sebuah klaim yang langsung memantik reaksi keras dari partai berlambang banteng tersebut.
Politikus PDIP Guntur Romli menyebut tudingan yang mengaitkan aksi penolakan program MBG dengan partainya sebagai “fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa.”
Nada yang sama datang dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Ia secara khusus menyayangkan munculnya spekulasi soal kehadiran Andi Widjajanto — mantan Gubernur Lemhannas yang dikenal dekat dengan lingkaran PDIP — di sekitar Bundaran HI pada aksi 12 Juni lalu. “Keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan,” ujarnya.
Bantahan itu mungkin benar. Tapi kemunculannya justru menunjukkan betapa dalam curiga telah berakar — bahwa di balik setiap gerakan massa, publik dan para aktor politik sama-sama sibuk mencari siapa yang berdiri di balik layar.
Dalam konteks itulah peran lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi relevan untuk dipertanyakan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, ketika dikonfirmasi soal kemungkinan pemantauan aliran dana di balik eskalasi demonstrasi, memberikan jawaban yang terukur.
“Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, koordinasi sudah dilakukan dengan sangat baik,” ujar Ivan kepada reporter inilah.com.
“Pendanaan ilegal yang mengancam stabilitas ataupun perbuatan melawan hukum sudah sering dimintakan data melalui kami,” lanjutnya.
Pernyataan itu tidak mengonfirmasi adanya penyelidikan aktif terhadap pendanaan demonstrasi. Tapi ia juga tidak menutup kemungkinan itu. PPATK, yang dua pekan lalu mengajukan tambahan anggaran Rp516,4 miliar kepada Komisi III DPR untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan ilegal, adalah lembaga yang sama yang sebelumnya melaporkan dugaan korupsi BGN kepada Presiden Prabowo pada Mei lalu. Benang antara skandal keuangan negara dan gejolak di jalanan memang belum terlihat gamblang — tapi bukan berarti tidak ada.
Evaluasi, Bukan Penggulingan
Di tengah gejolak ini, Dedi Kurnia Syah menitipkan satu pesan penting untuk Presiden Prabowo. “Gerakan sipil perlu dimaknai sebagai evaluasi organik,” katanya. “Soal ada pihak yang menunggangi, itu soal lain. Tetapi abai terhadap kondisi sekarang bisa mengganggu kepercayaan publik pada Presiden, yang tentu saja berimbas pada Pemilu dan Pilpres mendatang.”
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden tidak bisa semata-mata mengandalkan laporan dari lingkaran terdekat. “Presiden Prabowo perlu melihat secara adil situasi saat ini, tidak dapat hanya andalkan laporan lingkaran elit yang bisa saja menjerumuskan atau tidak akurat.”
Demonstrasi yang terus bergelombang sejak pertengahan Juni ini memang membawa dua narasi sekaligus yang sulit dipisahkan. Di satu sisi, keresahan warga yang nyata: harga-harga yang naik, rupiah yang tertekan, korupsi yang menghantam program rakyat, dan anggaran negara yang dinilai bocor di banyak titik. Di sisi lain, ruang terbuka bagi kelompok-kelompok yang kepentingannya terganggu oleh perubahan tata kelola pemerintahan saat ini untuk menunggangi momentum.
Yang pasti, bara di jalanan itu nyata. Dan siapapun yang meniupnya — entah mahasiswa yang jujur kecewa, atau elite politik yang melihat peluang — apinya sudah terlanjur membesar. [inu/Reyhanaah/Clara]