Siasat Menjepit Jakarta Lewat Meja Judi Spekulan Global

INILAH REVIEW

Di balik riuh demonstrasi dan gejolak pasar, terselip pertarungan kepentingan global yang membidik stabilitas ekonomi Indonesia. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Jakarta kini sedang diuji. Di satu sisi, kestabilan politik domestik digoyang oleh demonstrasi yang ditunggangi kepentingan elite lama yang kehilangan lapak rente. Di sisi lain, pasar keuangan dikepung oleh manuver geopolitik global yang menggunakan narasi ketakutan ala “Sindrom Venezuela”.

Di jalan-jalan protokol Jakarta, Bandung, hingga Surabaya, udara Juni 2026 pekat oleh asap ban terbakar dan pekik yel-yel “Reformasi Jilid Dua”. Mahasiswa kembali merapatkan barisan, menyuarakan keresahan atas fluktuasi ekonomi dan goyangnya nilai tukar rupiah. Namun, nun jauh di ruangan sejuk di kawasan finansial Raffles Place-Singapura, dan Wall Street-New York, sebuah genderang perang yang berbeda sedang ditabuh. Di atas meja-meja perdagangan elektronik para pengelola hedge fund, sebuah frasa provokatif bergema defensif: Sell Indonesia.

“Saya tidak memiliki eksposur sama sekali terhadap Indonesia. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan,” ucap Kepala Riset K2 Asset Management, George Boubouras, ketus. Pernyataan Boubouras, yang mengelola aset sekitar US$4,3 miliar, seolah menjadi dirigen bagi simfoni kepanikan massal yang ditiupkan media-media global sekelas Bloomberg dan The Straits Times sejak awal Juni 2026.

Asing disinyalir kompak memanfaatkan kepanikan sesaat di pasar keuangan domestik akibat memanasnya konflik Iran vs koalisi Amerika Serikat-Israel. Situasi ini sengaja digoreng untuk melempar narasi menakutkan: ekonomi Indonesia di ambang kolaps. Tekanan jual massal (capital outflow) pada pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) dilempar ke publik sebagai bukti sahih. Bahkan, para analis asing mulai menyelipkan istilah “Sindrom Venezuela” –sebuah hantu isolasi ekonomi, pelarian modal masif, dan konflik politik berkepanjangan yang perlahan dirancang untuk menjinakkan ketegasan Jakarta.

Namun, benarkah ekonomi Republik serapuh itu? Atau, benarkah demo di jalanan dan kepungan sentimen asing ini berjalan sendiri-sendiri tanpa sutradara di balik layar?

Jangkar Finansial Paman Sam di Selat Malaka

Bagi para pengamat geopolitik ekonomi, riuh rendah gerakan Sell Indonesia bukanlah cerminan dari keroposnya fundamental fiskal nasional, melainkan wujud kegusaran para spekulan barat. Selama berpuluh tahun, modal asing terbiasa mendikte arah kebijakan ekonomi Indonesia dengan menuntut kelonggaran aturan demi meraup cuan instan (hot money). Ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memasang barikade hukum dan memperketat pengawasan, para makelar internasional ini meradang.

Kasak-kusuk ini kian benderang jika melihat siapa di balik glorifikasi narasi tersebut. Penelusuran menunjukkan adanya jejak tebal keterlibatan investor elite global asal Amerika Serikat yang menjadikan Singapura sebagai negeri cangkang investasi mereka. Data dari Departemen Statistik Singapura (SingStat) hingga akhir 2024 mencatat, total Foreign Direct Investment (FDI) yang parkir di Negeri Singa mencapai angka fantastis: US$3.130 miliar. Menariknya, aliran modal langsung dari Amerika Serikat melonjak tajam ke posisi keempat dengan nilai US$467,6 miliar, tepat di bawah Inggris, Belanda, dan Luksemburg.

Sektor yang mendominasi modal raksasa Washington di Singapura tersebut adalah keuangan dan asuransi. Posisi ini menjadikan Singapura sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mendapat status prioritas investasi Amerika Serikat. 

Analis senior pasar modal melihat fenomena ini dengan kacamata yang lebih tajam. Dana raksasa yang parkir di seberang Selat Malaka itu tak ubahnya sebuah “kapal induk” yang sengaja disiagakan untuk melancarkan perang ekonomi sewaktu-waktu terhadap negara-negara kawasan yang mencoba membangkang dari titah pasar global. Ketika Jakarta mulai berbenah, jangkar kapal induk itu pun diturunkan untuk menggoyang lambung kapal Republik.

Ketika Keran Rente Ditutup Danantara

Pemicu utama kemarahan para spekulan internasional ini sebenarnya bermuara pada satu nama: PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah berani Presiden Prabowo menggabungkan aset-aset raksasa negara ke dalam superholding Danantara, yang dibarengi dengan kebijakan ekspor satu pintu untuk tiga komoditas sumber daya alam strategis –kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloy)– telah memotong jalur manis yang selama ini dinikmati oleh para makelar di Singapura.

Selama bertahun-tahun, Singapura menikmati posisi nyaman sebagai pusat transit barang dan pusat keuangan Asia Tenggara. Namun, kemakmuran itu sebagian disokong oleh abu-abunya aturan tata niaga di Indonesia. Praktik-praktik lancung seperti under-invoicing (pemanipulasian nilai faktur menjadi lebih rendah) dan transfer pricing (pengalihan keuntungan ke perusahaan afiliasi di negara suaka pajak) disinyalir telah merugikan keuangan negara hingga ribuan triliun rupiah. Melalui DSI selaku eksportir tunggal, keran-keran haram itu kini diputar mati.

“Wajarlah mereka merasa terganggu. Praktik under-invoicing dan transfer pricing kan melibatkan bisnis mereka di Singapura,” ujar Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, kepada Inilah.com, Jumat (12/6/2026). Menurut Gede, paradigma ekonomi baru yang berbasis pada Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila ini memaksa kekayaan alam Indonesia kembali ke dalam negeri untuk menyejahterakan rakyat, bukan lagi menjadi bahan kerukan murah para trader asing. “Sekarang mau ditata ulang, mereka ngamuk. Kalau mereka menggaungkan Sell Indonesia, kita juga bisa lawan dengan gerakan Sell Singapura,” tandasnya.

Reaksi bertahan dari pelaku pasar komoditas dunia ini sejalan dengan kepentingan politik elite lama di dalam negeri. Reformasi birokrasi dan penerapan sistem tata kelola satu pintu oleh pemerintah tak hanya menutup celah bagi mafia asing, tetapi juga memutus pasokan logistik bagi para pemburu rente domestik. Kehilangan akses khusus inilah yang memicu resistensi, yang kemudian berkelindan dengan ketidakpuasan organik mahasiswa di jalanan untuk menciptakan persepsi bahwa Indonesia sedang berada di ambang kekacauan politik.

Menepis Peluru Murah Bernama Sentimen

Di panggung institusi keuangan internasional, tekanan terhadap Jakarta dilakukan dengan cara yang lebih halus namun mematikan: pembunuhan karakter ekonomi. Lembaga penilai keuangan dunia sekelas MSCI melemparkan peringatan bernada ancaman bahwa Indonesia berpotensi turun kelas menjadi pasar saham pemula (frontier market). Alasannya terkesan dicari-cari, yakni rendahnya porsi saham publik yang beredar bebas (free float) akibat dominasi kepemilikan oleh kelompok usaha lokal dan keluarga pendiri perusahaan nasional.

Padahal, di mata otoritas moneter domestik, kuatnya cengkeraman pengusaha lokal di lantai bursa justru menjadi benteng pertahanan yang kokoh. Ketika badai global berembus, pasar saham domestik tidak gampang rontok karena tidak terlalu bergantung pada sifat hot money asing yang gampang kabur saat melihat riak kecil. Pensiunnya Sri Mulyani Indrawati dari panggung pemerintahan pada tahun lalu juga terus digoreng asing seolah menjadi akhir dari kedisiplinan anggaran Indonesia. Mereka melupakan bahwa sistem pengelolaan fiskal Indonesia kini telah matang secara kelembagaan, bukan lagi bertumpu pada personalitas individu semata.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung pasang badan mematahkan seluruh analisis miring tersebut. Usai meninjau penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026), Purbaya menegaskan bahwa para analis asing di Bloomberg murni menulis tanpa memahami otot ekonomi riil di lapangan. “Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1998 lagi. Anggaran fiskal kita baik, ekonominya bagus,” ujar Purbaya dengan nada optimistis.

Guna meredam spekulasi liar, Purbaya mempercepat publikasi laporan berkala APBNKita demi menyodorkan data transparan kepada dunia bahwa mesin ekonomi nasional bekerja dengan prima. Koordinasi ketat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) juga terus diintensifkan guna menjaga stabilitas kurs rupiah dari guncangan eksternal.

Setali tiga uang, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, meminta para pemodal domestik tidak kehilangan akal sehat dan silau oleh hasutan luar. Perempuan yang akrab disapa Kiki ini mengingatkan bahwa sejarah pasar keuangan berulang kali membuktikan bahwa aksi panik massal justru sengaja diciptakan oleh para spekulan besar demi mendatangkan keuntungan sepihak. “Jangan ditelan mentah-mentah. Kadang-kadang orang merekomendasikan sell, ternyata di belakang dia melakukan hal yang sebaliknya,” beber Kiki di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia pun mengimbau investor lokal untuk lebih rasional dan menjaga stabilitas pasar sebagai bentuk nyata dari nasionalisme ekonomi.

Boikot Balasan dan Sinyal dari Ruang Diplomasi

Gerakan Sell Indonesia yang diglorifikasi di seberang selat rupanya memicu arus balik yang tak diduga di dalam negeri. Tersengat oleh ego para pemilik modal besar yang enggan melihat Indonesia mandiri, warganet di pelbagai platform media sosial melancarkan serangan balasan berupa tagar #SellSingapore. Seruan untuk memboikot produk, layanan perbankan, aplikasi transportasi, hingga loka pasar yang terafiliasi dengan Singapura menggema luas.

Efeknya langsung terasa di bursa efek tetangga. Sejumlah perusahaan yang tercatat di pasar saham Singapura (SGX) namun memiliki aset perkebunan dan komoditas di Indonesia langsung rontok. Harga saham First Resources (EB5) nyungsep hingga 31 persen. Kejatuhan serupa menimpa Bumitama Agro Ltd (BPP) yang anjlok 29,6 persen, Golden Agri Resources Ltd (E5H) yang terjun bebas 22,8 persen, serta raksasa Wilmar International Ltd (F34) yang ambruk 12,9 persen. Sentimen nasionalisme ekonomi publik ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak lagi bisa digertak dengan mudah oleh opini asing.

Presiden Prabowo Subianto sendiri memilih menanggapi kampanye negatif ini dengan gaya lugasnya yang khas. Di hadapan ratusan pengusaha muda dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), Kepala Negara menegaskan bahwa antrean calon investor berkualitas jangka panjang yang ingin masuk ke Indonesia justru sangat panjang. Pemerintah tidak lagi memburu modal spekulatif jangka pendek, melainkan investasi nyata yang berkomitmen membangun pabrik dan infrastruktur dengan satu syarat mutlak: patuh pada hukum Indonesia.

“Kita mengerti bahwa di antara kita ada yang selalu tidak suka dengan berlakunya hukum. Mereka suka keadaan yang liar! Kalau kita tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba,” sindir Presiden tajam, mengarah pada kelompok elite lama dan asing yang gerah karena celah keuntungan ilegal mereka ditutup.

Menyadari posisi tawarnya yang mulai terdesak oleh ketegasan Jakarta, sikap resmi Singapura melunak di ruang diplomasi. Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, dalam konferensi pers resmi akhirnya menyatakan bahwa Singapura menghormati langkah Indonesia menerapkan sistem ekspor satu pintu melalui Danantara. “Singapura memahami setiap negara memiliki prioritas dan tantangan tersendiri dalam mengelola sumber daya alamnya,” ujar Gan defensif, sembari menegaskan komitmennya untuk memastikan rantai pasok kedua negara tetap berjalan lancar.

Jakarta kini sedang diuji. Di satu sisi, kestabilan politik domestik digoyang oleh demonstrasi yang ditunggangi kepentingan elite lama yang kehilangan lapak rente. Di sisi lain, pasar keuangan dikepung oleh manuver geopolitik global yang menggunakan narasi ketakutan ala “Sindrom Venezuela”. Namun, dengan otot fiskal yang sehat dan fondasi hukum yang mulai dibersihkan, Indonesia tampaknya tidak lagi gampang gemetar mendengar gertakan dari meja judi spekulan luar negeri. [Cla/Ikh]