Sabet Penghargaan KPK, Ahmad Luthfi Ungkap Rahasia 7 Ribu ASN Jateng Lulus E-Learning Anti-Korupsi

Nebby Medium.jpeg

Rabu, 17 Juni 2026 – 17:49 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima piagam penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas dari Ketua KPK RI Setyo Budiyanto di Kantor LAN RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026). (Foto: Dok Pemprov Jateng).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima piagam penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas dari Ketua KPK RI Setyo Budiyanto di Kantor LAN RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026). (Foto: Dok Pemprov Jateng).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas capaian dalam Program E-Learning ASN Berintegritas. Penghargaan tersebut diberikan setelah jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti program itu jauh melampaui target yang ditetapkan.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada acara Launching Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, Jawa Tengah berhasil mencatatkan 7.245 ASN sebagai peserta program. Angka itu setara 289,8 persen dari target awal yang diberikan KPK sebanyak 2.500 ASN.

Luthfi mengatakan program tersebut menjadi sarana edukasi bagi ASN untuk memperkuat pemahaman mengenai integritas, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi.

“Jadi e-learning edukasi bagaimana kita mempunyai integritas, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di tingkat ASN,” kata Luthfi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Ketua KPK Setyo Budiyanto berfoto bersama peserta dan tamu undangan dalam Launching Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Jakarta. (Foto: Dok Pemprov Jateng).

Menurut dia, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah mencapai sekitar 47 ribu orang. Seluruh aparatur dituntut memiliki integritas agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau clear and good governance.

Ia menjelaskan, program yang digagas KPK tersebut menjadi instrumen pencegahan agar ASN tidak melakukan penyimpangan, pelanggaran hukum, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.

“Integritas itu marwahnya suatu dinas atau institusi. Pencegahan yang dilakukan KPK ini bagus sekali. Nanti BPSDMD akan selalu menggelorakan terkait dengan e-learning ini, sehingga secara tidak langsung mendidik ASN tidak melanggar hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan capaian peserta yang melampaui target menunjukkan tingginya antusiasme ASN terhadap program tersebut.

“Artinya secara persentase sudah 289% dari target. Setelah ini kita buka batch lagi, per batch itu 3.000 ASN untuk menyelesaikan sekitar 47 ribu-49 ribu ASN Pemprov Jateng,” katanya.

Uswatun mengungkapkan, pihaknya semula menargetkan sekitar 10 ribu ASN mengikuti program tersebut. Namun, pelaksanaannya sempat menghadapi sejumlah kendala, mulai dari proses migrasi materi pembelajaran hingga tingginya jumlah peserta yang menyebabkan akses login dan materi berjalan kurang optimal.

Sebagai tindak lanjut, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Digital telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan. Upaya tersebut meliputi penguatan kapasitas server, migrasi ke Virtual Private Server (VPS), optimalisasi konten pembelajaran agar lebih ringan diakses, serta pengaturan jumlah peserta pada setiap angkatan secara lebih proporsional.

Program E-Learning ASN Berintegritas saat ini masih berada pada tahap piloting yang dijalankan di 12 kementerian dan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, program tersebut telah menjangkau 55.493 ASN dari 12 instansi yang terlibat.

Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengapresiasi seluruh kementerian dan pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam program percontohan tersebut. Menurut dia, penghargaan diberikan kepada seluruh instansi peserta, terlebih sejumlah daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

“Kegiatan ini bukan hanya untuk kepentingan KPK semata tapi kepentingan untuk ASN se-Indonesia. Total ASN kita itu sekitar 6,7 juta, ini baru 55 ribu. Program E-learning ini instrumen yang menurut saya sangat kuat bahkan modulnya sudah dikoreksi oleh banyak pihak. Oleh karena itu kita jadikan kegiatannya gerakan nasional untuk pembelajaran integritas,” katanya.

Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang