Lembaga riset Energy Watch menyatakan kebijakan Pertamina untuk tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, menjadi langkah penyelamat yang membuat masyarakat masih memiliki pilihan di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh semua operator SPBU.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Energy Watch, Olo Berto Siahaan, memberikan catatan kritis bahwa keberadaan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ini harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran.
“Tentu saja keberadaan BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar bisa menjadi pilihan masyarakat yang berhak menerima subsidi,” ujar Berto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2026).
Sebaliknya, bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori mampu, Berto mengetuk empati mereka untuk tidak ikut-ikutan beralih menggunakan Pertalite atau Solar. Sebab, perilaku melirik jatah kelompok rentan tersebut justru akan menyebabkan anggaran subsidi negara menjadi jebol dan tidak tepat sasaran.
Sementara itu, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dinilai sudah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, termasuk daya beli secara makro.
Menjaga Keberlanjutan Energi dan Finansial BUMN
Berto menilai upaya penyesuaian harga komoditas nonsubsidi tersebut merupakan langkah korporasi yang wajar karena murni mengikuti mekanisme harga pasar yang berlaku serta dinamika geopolitik global. Apalagi, realitasnya sebagian besar pengadaan minyak mentah dan produk siap guna di dalam negeri memang masih harus diperoleh melalui jalur impor.
Kebijakan penyesuaian ini harus diambil oleh Pertamina. Jika korporasi terus dipaksa menahan harga di bawah nilai keekonomian, hal itu dikhawatirkan bakal sangat mengganggu kondisi finansial badan usaha milik negara tersebut. Terlebih, manajemen Pertamina tercatat sudah menahan kenaikan harga dalam waktu yang cukup lama, yakni sejak April 2026 lalu.
“Selain itu, kebijakan ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi dan kesehatan industri hilir migas,” tambahnya.
Secara regulasi, mekanisme penyesuaian harga tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, di mana harga jual BBM nonsubsidi seharusnya mengikuti perkembangan kondisi pasar energi global.
Mengingat porsi impor yang besar, pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang, di samping adanya faktor extra capital atau cost yang diperlukan dalam proses bisnis distribusi energi dari aspek hulu ke hilir.
Komparasi Regional dan Antisipasi Defisit Anggaran Negara
Dalam kondisi dinamis seperti sekarang, jika Pertamina keras kepala tidak menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green, dampaknya justru akan berbalik buruk dalam jangka panjang bagi ketahanan energi nasional. Tekanan berat dipastikan bakal muncul terhadap keberlanjutan bisnis dan iklim investasi di sektor energi domestik.
Berto juga membeberkan data bahwa harga BBM di Indonesia saat ini sebenarnya masih jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai perbandingan, Filipina saat ini menjual BBM RON 91 setara dengan Rp24.763 per liter dan RON 95 setara dengan Rp25.160 per liter. Sementara di Singapura, BBM RON 92 dipatok setara Rp47.269 per liter dan RON 95 melejit setara Rp47.815 per liter.
Pandangan senada datang dari Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha. Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green merupakan langkah korporasi yang sangat wajar karena kedua produk tersebut murni merupakan BBM nonsubsidi.
Sebelum kebijakan penyesuaian ini diketok, pemerintah bersama Pertamina sudah berupaya keras menahan agar harga Pertamax dan Pertamax Green tidak merangkak naik. Namun, skenario penahanan harga tersebut tentu tidak mungkin terus-menerus dipaksakan, terlebih dengan kondisi nilai tukar mata uang yang semakin melemah terhadap dolar AS serta harga minyak dunia yang masih bertengger di level tinggi.
Menurut Satya, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green memang sudah berada pada titik keharusan. Jika kebijakan populis mempertahankan harga nonsubsidi tetap dipelihara, hal itu berpotensi besar membebani ruang fiskal dan APBN secara masif, yang pada akhirnya memaksa pemerintah menanggung defisit anggaran yang semakin membengkak.