Kiai Taufik Damas: Keberhasilan Diplomasi Prabowo Diukur dari Hasil, Bukan Frekuensi

Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Kiai Taufik Damas, mendukung kritik Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, menuntut hasil konkret dan transparansi bagi rakyat. (Foto: Nu Online)

Kritik tajam yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari kalangan ulama. Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Kiai Taufik Damas, menilai kritik tersebut merupakan alarm penting dan bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi yang sehat.

Kiai Taufik menegaskan bahwa sentilan terhadap pemerintah pantang selalu ditafsirkan sebagai serangan politik. Sebaliknya, hal itu harus dipandang sebagai masukan esensial untuk membenahi tata kelola pemerintahan dan prioritas negara.

“Kritik semestinya dibaca sebagai bahan evaluasi agar pemerintah terus meningkatkan efektivitas kebijakan dan prioritas kerjanya,” tegas Kiai Taufik di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Jangan Lupakan Bara di Dalam Negeri

Lebih jauh, Kiai Taufik menyoroti bahaya ketidakseimbangan orientasi pemerintah. Ambisi besar untuk unjuk gigi di panggung diplomasi internasional tidak boleh membuat Istana alpa terhadap tumpukan persoalan fundamental yang masih mencekik masyarakat di akar rumput.

“Persoalan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan sosial tetap harus menjadi perhatian utama negara. Indonesia memang harus aktif di tingkat internasional, tetapi pemerintah juga harus hadir dan responsif terhadap persoalan yang dirasakan rakyat sehari-hari,” paparnya.

Ia mengingatkan bahwa tolok ukur kesuksesan diplomasi sebuah negara tidak pernah dihitung dari seberapa banyak paspor dicap atau seberapa sering kepala negara mendarat di ibu kota asing.

“Yang terpenting bukan seberapa sering berkunjung ke luar negeri, tetapi apa hasil konkret yang dibawa pulang untuk rakyat,” ujar Kiai Taufik dengan nada kritis.

Tuntut Transparansi Anggaran Lawatan

Dalam era keterbukaan, publik dituntut untuk lebih kritis terhadap penggunaan anggaran negara. Kiai Taufik mendesak pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap perjalanannya secara transparan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

“Publik berhak mengetahui tujuan, biaya, dan hasil dari setiap kunjungan luar negeri sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah,” jelasnya.