Harga TBS Sawit Anjlok Bikin Petani Tekor Besar, DPR: Perlu Masa Transisi DSI

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo. (Foto: Antara).

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit, melalui sistem satu pintu yang bakal dijalankan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurutnya, kebijakan yang bertujuan menata tata niaga dan memperkuat hilirisasi sawit, jangan sampai malah berbalik arah. Berdampak kepada ambruknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang jelas-jelas merugikan petani, seperti yang terjadi pada saat ini.

Dia mengingatkan jangan terlalu dipaksakan jika memang belum didukung kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.

Politikus senior ini, mengaku menerima banyak keluhan dari petani sawit di berbagai daerah yang merugi karena runtuhnya harga TBS, setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) satu pintu lewat PT DSI.

“Pemerintah harus memahami petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya TBS di tingkat petani,” ujar Firman di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan harga TBS mengalami tekanan. Pertama, adanya potensi penumpukan stok CPO di pabrik akibat proses ekspor yang harus melalui satu pintu sehingga mengurangi kemampuan pabrik menyerap hasil panen petani.

Kedua, munculnya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mengenai potensi meningkatnya biaya distribusi dan administrasi yang pada akhirnya dapat mengurangi margin usaha. Kondisi tersebut mendorong pabrik melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.

Ketiga, ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan membuat sebagian pembeli luar negeri dan pelaku industri mengambil sikap menunggu sehingga aktivitas perdagangan melambat. Situasi ini berdampak pada terganggunya arus ekspor dan menekan harga di dalam negeri.

“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” tegas Firman.

Dia pun meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang memadai sebelum kebijakan dijalankan secara penuh. Ia menilai jalur ekspor yang selama ini berjalan sebaiknya tetap dibuka sementara waktu agar tidak terjadi gangguan pada rantai pasok.