Indonesia adalah negara yang selama puluhan tahun menggantungkan diri pada kekayaan minyak dan gas bumi. Jutaan barel minyak dan miliaran kaki kubik gas telah diambil dari perut bumi, tetapi nyaris tanpa strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutannya. Tidak ada dana cadangan yang secara khusus disisihkan untuk eksplorasi, riset, atau pembangunan infrastruktur energi masa depan.
Realitas ini adalah konsekuensi dari rezim hukum lama, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selama ini, seluruh pendapatan migas langsung masuk ke APBN tanpa mekanisme tabungan strategis. Akibatnya, Indonesia menghadapi paradoks serius: dari ratusan cekungan sedimen yang tersedia, hanya sebagian kecil yang dieksplorasi, sementara produksi minyak terus menurun tanpa penemuan cadangan signifikan dalam dua dekade terakhir.
Lebih jauh, sejak 2004 Indonesia telah menjadi negara importir minyak bersih. Kondisi ini membuat ketahanan energi nasional sangat rentan terhadap gejolak global. Dalam konteks inilah Rancangan Undang-Undang Migas 2026 hadir, membawa salah satu gagasan paling penting sekaligus paling krusial: pembentukan Dana Minyak dan Gas Bumi.
Instrumen Strategis yang Terlambat
RUU Migas 2026 untuk pertama kalinya memperkenalkan Dana Migas sebagai instrumen fiskal yang bersumber dari PNBP sektor energi. Dana ini dirancang untuk membiayai eksplorasi, pembangunan infrastruktur, serta riset dan pengembangan teknologi migas. Bahkan, skema investasi melalui Lembaga Pengelola Investasi membuka peluang pengelolaan dana layaknya sovereign wealth fund.
Secara konseptual, langkah ini patut diapresiasi. Negara akhirnya mengakui bahwa sebagian pendapatan migas harus dikembalikan untuk keberlanjutan sektor itu sendiri. Dalam praktik global, pendekatan ini bukan hal baru. Norwegia, misalnya, berhasil mengelola kekayaan migas melalui Government Pension Fund Global yang kini bernilai triliunan dolar. Keberhasilan tersebut bertumpu pada tata kelola yang disiplin, transparan, dan bebas dari intervensi politik.
Namun, justru di titik ini muncul pertanyaan mendasar: apakah Indonesia benar-benar siap menjalankan konsep tersebut?
Celah Kebijakan yang Mengkhawatirkan
Masalah utama RUU Migas 2026 bukan pada gagasannya, melainkan pada desain implementasinya yang masih menyisakan celah besar. Tanpa penguatan pada aspek teknis, Dana Migas berpotensi menjadi sekadar konsep normatif yang tidak efektif.
Pertama, tidak ada ketentuan mengenai batas minimum dana yang wajib disisihkan dari PNBP migas. Tanpa angka yang mengikat, pengisian dana akan selalu bergantung pada kondisi APBN tahunan. Dalam praktiknya, kebutuhan jangka pendek hampir selalu mengalahkan kepentingan investasi jangka panjang. Risiko terbesarnya jelas: Dana Migas bisa saja hanya menjadi rekening kosong.
Kedua, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai proporsi alokasi dana. Tanpa pembagian yang tegas antara eksplorasi, infrastruktur, dan riset, ada kecenderungan dana akan diarahkan ke sektor yang secara politik lebih “terlihat”, seperti pembangunan fisik. Sementara itu, eksplorasi wilayah baru—yang justru menjadi kunci keberlanjutan produksi—berpotensi terus tertunda.
Ketiga, mekanisme investasi melalui Lembaga Pengelola Investasi belum diatur secara rinci. Instrumen investasi, tingkat risiko, serta mekanisme akuntabilitas masih belum jelas. Tanpa pengaturan ini, potensi moral hazard dan inefisiensi akan terbuka lebar.
Lebih krusial lagi, RUU ini belum menghadirkan sistem pengawasan yang benar-benar independen. Pengelolaan yang berada di bawah koordinasi kementerian berisiko menciptakan tumpang tindih antara fungsi pengelola dan pengawas. Dalam praktik internasional, pemisahan kedua fungsi ini menjadi syarat utama keberhasilan.
Antara Ketahanan Energi dan Transisi Energi
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah absennya integrasi antara Dana Migas dan agenda transisi energi. Indonesia saat ini berada dalam tekanan ganda: menjaga ketahanan energi berbasis fosil sekaligus memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon.
Namun, RUU Migas belum secara eksplisit mengalokasikan dana untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan. Tidak ada mekanisme yang menghubungkan Dana Migas dengan kebijakan energi bersih. Padahal, tanpa integrasi ini, Indonesia berisiko terjebak dalam ketergantungan jangka panjang pada energi fosil.
Dalam konteks ini, kebutuhan akan pembentukan sub-dana seperti Sustainable Energy Fund menjadi sangat mendesak. Dana tersebut dapat menjadi jembatan antara kebutuhan energi saat ini dan masa depan yang lebih berkelanjutan.
Menentukan Arah atau Mengulang Kesalahan
RUU Migas 2026 sejatinya adalah momentum penting untuk memperbaiki tata kelola energi nasional. Pembentukan Dana Migas adalah langkah maju yang telah lama tertunda. Namun, tanpa desain yang kuat, langkah ini justru berpotensi mengulang kesalahan lama dalam wajah baru.
Agar tidak menjadi sekadar janji di atas kertas, setidaknya ada tiga hal yang harus diperkuat dalam proses legislasi. Pertama, penetapan batas minimum yang mengikat atas dana yang harus disisihkan setiap tahun. Kedua, pembagian alokasi yang jelas untuk memastikan eksplorasi tidak kembali terpinggirkan. Ketiga, sistem transparansi dan akuntabilitas publik yang kuat untuk mencegah intervensi politik dan penyimpangan.
Pada akhirnya, masa depan energi Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar cadangan yang dimiliki, tetapi oleh seberapa bijak negara mengelolanya. Dana Migas bisa menjadi instrumen strategis untuk menjamin keberlanjutan energi lintas generasi. Namun tanpa jaminan tata kelola yang kuat, ia hanya akan menjadi satu lagi kebijakan besar yang gagal menjawab persoalan mendasar.