DPR Desak Pemerintah Evaluasi Penempatan Pasukan TNI di Wilayah Konflik

Ilustrasi prajurit TNI yang bergabung ke dalam pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon selatan. (Foto: Dok. UNIFIL)

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk mengevaluasi penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau wilayah konflik, pasca tewasnya tiga personel pada beberapa waktu lalu.

“Pemerintahan hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik. Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai dengan standar praktek terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas dan lingkungan operasi,” tutur Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Puan juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan saat melaksanakan misi kemanusiaan di Lebanon.

“Semoga putra-putra terbaik bangsa ini, mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Puan menegaskan pentingnya bagi para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB, guna mengungkapkan fakta secara objektif.

“Supaya ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama misi perdamaian PBB yaitu transparansi, akuntabilitas serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia,” tegasnya.

Di sisi lain, untuk merespons eskalasi ketegangan hubungan internasional antara Amerika Serikat dan Iran yang terus memanas, Puan mengatakan pemerintah harus fokus pada upaya stabilitas kawasan perlindungan kepentingan nasional, serta memastikan keamanan warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah.

“DPR RI menegaskan bahwa diplomasi parlemen tidak boleh berhenti pada agenda seremonial, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam memperjuangkan kepentingan nasional,” ucap Puan.

Sebagai anggota komite eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU), kata dia, DPR RI telah menghadiri kegiatan sidang umum ke-152 IPU di Istanbul, Turki.

“Dalam forum sidang tersebut, delegasi Indonesia melakukan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi termasuk menolak berbagai aksi militer Israel yang menewaskan tiga pasukan perdamaian TNI,” jelasnya.