Bongkar Isi Perjanjian BoP, Muhammadiyah: Ada Poin Tegas Soal Negara Palestina Merdeka

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026) malam. (Foto: Inilah.com/Vonita)

Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) merupakan langkah taktis yang penuh perhitungan. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memandang manuver geopolitik ini sebagai strategi struggle from within atau berjuang dari dalam untuk memastikan terwujudnya kemerdekaan Palestina.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, usai mendengarkan langsung pemaparan Presiden Prabowo dalam forum silaturahmi dengan 158 tokoh agama di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026) malam.

Muhadjir mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menjelaskan secara gamblang bahwa keputusan bergabung dengan BoP tidak diambil secara mendadak. Langkah tersebut merupakan hasil dari komunikasi dan lobi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

“Beliau menegaskan bahwa keterlibatan di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang. Sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” kata Muhadjir kepada wartawan.

Kawal Solusi Dua Negara Lewat Perjanjian 20 Poin

Mantan Menko PMK itu menilai, strategi diplomasi Prabowo tetap berpegang teguh pada amanat pembukaan konstitusi UUD 1945. Jika selama ini Indonesia menekan penyelesaian konflik hanya dari luar gelanggang, kini pemerintah mencoba masuk ke dalam sistem untuk mengawal komitmen Solusi Dua Negara (Two-State Solution).

“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam (struggle from within). Insyaallah apa yang akan beliau lakukan tetap berada di koridor konstitusi kita untuk mencapai negara Palestina yang merdeka dan berkoeksistensi damai dengan Israel,” jelasnya.

Muhadjir menekankan, komitmen dukungan terhadap Palestina tidak akan pernah surut, apa pun risikonya. Ia juga menyoroti adanya landasan hukum tertulis dalam kesepakatan BoP yang sangat sejalan dengan visi Indonesia.

“Ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Itu tercantum tegas di dalam perjanjian 20 poin, tepatnya di poin 19 dan 20, bahwa tujuan BoP adalah terciptanya negara Palestina. Saya kira itu yang jadi pegangan kita. Dengan demikian, tadi para ulama dan tokoh agama semuanya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” paparnya.

Pemaparan strategi diplomasi ini menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam dialog maraton selama tiga jam di Istana semalam. Selain membahas konflik Iran-AS dan BoP Gaza, agenda yang diawali dengan buka puasa bersama tersebut juga difokuskan pada mitigasi dampak ekonomi global terhadap kesiapan libur Lebaran di Tanah Air.