Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mencaplok Greenland kembali membentur tembok tebal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi memasang badan dan menegaskan bahwa pulau raksasa tersebut adalah wilayah kedaulatan Kerajaan Denmark yang sah.
Pernyataan keras ini meluncur langsung dari bibir Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, di sela-sela perhelatan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Rabu (21/1/2026). Baerbock menekankan bahwa status hukum Greenland tidak bisa digoyang hanya karena alasan kepentingan geopolitik sepihak.
Bukan Wilayah Tanpa Tuan
Baerbock mengakui bahwa saat ini Greenland memang berada di tengah pusaran kekhawatiran keamanan global. Namun, hal itu bukan tiket bagi negara mana pun untuk mempertanyakan status kewarganegaraan penduduknya.
“Terdapat kepentingan geopolitik dan kekhawatiran keamanan, tetapi ini sama sekali tidak berarti penduduk Greenland bukan bagian dari Kerajaan Denmark,” tegas Baerbock di hadapan para pemimpin dunia di Davos.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai bagian dari Denmark, penduduk Greenland otomatis merupakan warga negara Uni Eropa dan anggota NATO. “Mereka menikmati hak kedaulatan yang sama seperti siapa pun di dunia,” tambahnya, seolah mengirim pesan tajam ke arah Washington.
Ambisi ‘Real Estate’ Donald Trump
Sebagaimana diketahui, Donald Trump dalam berbagai kesempatan berulang kali menyuarakan idenya agar Greenland bergabung dengan Amerika Serikat. Trump berdalih posisi strategis pulau tersebut sangat krusial bagi keamanan nasional AS, terutama dalam menghadapi dinamika di kutub utara.
Namun, gaya diplomasi ‘transaksional’ ala Trump ini dianggap sebagai ancaman serius bagi integritas wilayah negara berdaulat. Otoritas Denmark dan pemerintah lokal Greenland sendiri tidak tinggal diam. Mereka telah berulang kali melontarkan peringatan keras agar Washington menghormati hukum internasional dan tidak mencoba-coba ‘merebut’ wilayah mereka.
Solidaritas Uni Eropa dan NATO
Pernyataan PBB di Davos ini seolah menjadi dukungan moral besar bagi Kopenhagen. Dengan penegasan status sebagai anggota NATO dan Uni Eropa, PBB ingin menggarisbawahi bahwa setiap upaya pengambilalihan Greenland secara paksa atau sepihak akan berhadapan dengan aliansi pertahanan dan ekonomi terbesar di dunia.
Kini, bola panas ada di tangan Gedung Putih. Apakah Trump akan tetap bersikeras dengan ambisi ekspansinya, ataukah ia akan melunak setelah ‘disemprot’ oleh pemimpin Majelis Umum PBB di forum paling bergengsi sejagat tersebut?