Menperin Rayu Menkeu Soal Insentif Otomotif 2026, Purbaya: Kita Diskusi Dulu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025). (Foto: Antara/Bayu Pratama)

Gerak cepat dilakukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menjaga taji industri otomotif di tahun 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Isinya? Usulan skema insentif baru yang lebih ‘bertenaga’ bagi sektor kendaraan bermotor.

Menkeu Purbaya tak menampik adanya usulan tersebut. Namun, sebagai bendahara negara yang dikenal sangat teliti dalam mengalkulasi kebijakan, ia menegaskan pihaknya belum memberikan keputusan final.

“Belum, nanti saya akan diskusi sama mereka dulu. Tapi sampai saat ini belum saya bahas secara detail tentang itu,” ujar Purbaya saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Bukan Sekadar Insentif ‘Copy-Paste’

Berbeda dengan insentif masa pandemi COVID-19 yang bersifat umum, skema yang diusulkan Agus Gumiwang untuk tahun 2026 kali ini diklaim jauh lebih spesifik dan ‘tajam’. Menperin memberikan bocoran bahwa insentif ini akan membedah profil industri dari berbagai sisi, mulai dari teknologi hingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Saya spill (bocorkan) sedikit lah, ada perbedaan. Usulan kali ini lebih detail dibandingkan saat pandemi kemarin. Kita atur per segmen, teknologinya bagaimana, dan sisi TKDN-nya seperti apa,” ungkap Agus Gumiwang.

Selain itu, Kemenperin juga menyelipkan ambisi besar dalam urusan keberlanjutan. Kendaraan yang ramah lingkungan akan mendapatkan porsi perhatian lebih besar. Tidak hanya itu, Kemenperin berencana mengatur batas harga kendaraan di setiap segmen agar insentif yang dikucurkan tepat sasaran.

Prioritas untuk Pembeli Mobil Pertama

Satu poin yang cukup menarik perhatian adalah keberpihakan kepada konsumen ekonomi menengah. Agus menyebut, pembeli mobil pertama (first-time buyers) akan menjadi prioritas dalam daftar penerima manfaat insentif ini. Langkah ini dinilai strategis untuk menggairahkan pasar domestik yang mulai jenuh.

Meski demikian, Agus memastikan bahwa usulan insentif ini telah melalui kajian panjang dan tidak akan membebani kas negara hingga menyebabkan defisit. Baginya, menjaga ekosistem otomotif adalah harga mati, mengingat sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja yang sangat masif di tanah air.

“Prosesnya panjang dan rumit, tapi hasilnya sudah kami kirim ke Pak Purbaya,” tambah Agus.

Menanti Nasib PPN DTP

Sebagai informasi, hingga penghujung 2025, industri otomotif masih menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik.

Publik kini menanti apakah Purbaya Yudhi Sadewa akan mengamini usulan Menperin untuk melanjutkan atau bahkan memperluas relaksasi ini di tahun 2026.

Bola kini ada di tangan Kemenkeu. Jika diskusi antara dua kementerian ini membuahkan hasil positif, awal tahun 2026 bisa menjadi momentum emas bagi masyarakat yang ingin meminang kendaraan baru dengan harga yang lebih miring.